Kritik Menguat, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Dialog Terbuka dan Transparan

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud merespons kritik yang menyebut kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat. Ia meminta setiap tudingan disampaikan secara spesifik dan berbasis data, bukan sekadar pernyataan umum.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci terkait kebijakan mana yang dinilai tidak pro rakyat. Karena itu, ia membuka ruang dialog agar setiap kritik bisa dibahas secara detail. “Kebijakan yang tidak pro itu yang mana? Harus spesifik. Kita diskusikan, kita buka datanya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026) lalu, dikutip dari Golkarpedia.

Ia juga menyinggung kembali soal polemik anggaran rumah jabatan yang ramai dikritik. Ia menegaskan anggaran tersebut bukan berasal dari masa kepemimpinannya saat ini.

“Itu APBD 2024 dan 2025. Kami ini baru dilantik Februari 2025, masuk efektif Maret. Jadi masa kerja kami baru sekitar 13 bulan,” katanya.

Ia memaparkan, fokus pemerintah provinsi saat ini masih pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup enam sektor dasar. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, hingga ketertiban dan keamanan.

“Itu yang paling dasar dan menurut saya masih belum selesai. Itu yang harus kita kejar bersama,” tegasnya.

Pendidikan Jadi Kunci

Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah provinsi di sektor pendidikan hanya mencakup SMA, SMK, dan SLB. Namun, pihaknya tetap memberi perhatian pada mahasiswa melalui bantuan pendidikan.

Menurutnya, pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut lulusan pendidikan tinggi berpotensi menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan.

“Kalau anak-anak kita bisa sampai S1, S2, S3, mereka bisa menciptakan pekerjaan. Itu yang akan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bantuan pendidikan telah diberikan ke berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Namun, ia menyoroti adanya perbedaan biaya di salah satu kampus negeri yang dinilai lebih tinggi.

“Banyak universitas yang bisa tercover, baik swasta maupun negeri. Tapi ada yang biayanya tinggi, itu juga kami pertanyakan,” katanya.

Selain pendidikan, ia juga menyebut program bantuan seragam sekolah bagi siswa SMA kelas 10 di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan dari topi hingga sepatu. “Seragam itu kami berikan untuk siswa baru kelas 10 di seluruh Kaltim,” ujarnya.

Terkait BPJS, ia menyebut pemerintah provinsi saat ini masih melakukan validasi data penerima bantuan. Ia menyebut jumlah tanggungan BPJS mencapai sekitar 150 ribu peserta. “BPJS ini sedang kita perbaiki datanya, divalidasi,” katanya.

Tepis Lakukan KKN

Menanggapi isu KKN, ia meminta tudingan tersebut dijelaskan secara konkret. Ia menegaskan, sistem pemerintahan saat ini telah diarahkan berbasis elektronik untuk meminimalisir praktik tersebut. “Kami dorong sistem pemerintahan berbasis elektronik supaya tidak ada pertemuan langsung dengan vendor,” tegasnya.

Ia mengaku secara pribadi membatasi interaksi dengan pihak kontraktor maupun vendor untuk menjaga independensi sebagai pejabat publik. “Saya batasi diri, tidak bertemu langsung dengan vendor. Itu untuk menjaga independensi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk soal adanya keluarga atau kolega yang terlibat dalam politik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. “Semua warga negara punya hak memilih dan dipilih. Itu sistem demokrasi kita,” katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah tetap menghormati hak DPR dalam menggunakan hak interpelasi, angket, maupun menyampaikan pendapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan. “Itu hak DPRD yang dijamin Undang-undang. Kami menghormati dan siap mengikuti,” pungkasnya. []