Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Targetkan Penambahan Kuota PTSL 2027 Demi Dukung Program Tiga Juta Rumah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong adanya penambahan target kuota untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun Anggaran 2027 mendatang.
Menurut Nusron, PTSL merupakan program paling strategis untuk memperluas kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, karena pelaksanaannya dilakukan secara masif berbasis wilayah pedesaan.
“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi per sektor, khususnya sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” papar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
Sinergi dengan Program Tiga Juta Rumah Tokoh senior Partai Golkar ini menjelaskan bahwa melalui pendekatan PTSL berbasis desa, seluruh bidang tanah dalam satu wilayah—mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman—dapat didaftarkan secara bersamaan dan tuntas.
Namun, Nusron menyadari bahwa tidak semua masyarakat bisa langsung terjangkau oleh PTSL reguler. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN menyiapkan skema sertifikasi gratis sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertifikasi gratis. Ini agar MBR memperoleh kepastian hukum mutlak atas rumah yang mereka tempati,” jelas Nusron.
Pada tahun 2026 ini saja, Kementerian ATR/BPN telah dipatok target besar untuk menyertifikasi sedikitnya satu juta rumah bagi kelompok MBR.
Ajak Pemda dan DPR Jemput Bola Guna memastikan program ini tepat sasaran, Nusron membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah (Pemda) maupun Anggota DPR RI untuk proaktif mengidentifikasi warga yang berhak.
Bahkan, rumah milik MBR yang belum bersertifikat hasil dari program bedah rumah periode 2016-2025 kini dapat diusulkan untuk mengikuti program sertifikasi gratis ini.
Langkah taktis Menteri Nusron langsung mendapat apresiasi dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungan penuh lembaganya terhadap rencana Kementerian ATR/BPN tersebut.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sangat sependapat karena program ini memiliki dampak langsung yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ini sangat layak menjadi program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” tegas Dede Yusuf.
Rapat kerja yang strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.