Soal Kasus BEM Unair, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Harap Kebebasan Tak Dibatasi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyayangkan pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Pembekuan ini dilakukan setelah BEM FISIP Unair melontarkan kritik dalam bentuk karangan bunga yang menampilkan gambar Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, setelah kritik tersebut viral, pihak kampus akhirnya mencabut pembekuan tersebut.
Fraksi Partai Golkar ini berpendapat bahwa kampus seharusnya memberikan arahan kepada BEM, bukan membekukannya.
“Kita berikan masukan bagaimana ke depan agar apa yang menjadi mungkin keresahan itu bisa tersampaikan dengan cara-cara yang sesuai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024), dikutip dari NTV News.
Di sisi lain, Hetifah mengapresiasi keputusan Unair untuk mencabut pembekuan BEM FISIP. Ia juga menegaskan pentingnya kritik yang disampaikan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengasahan daya kritis mereka. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan dengan mempertimbangkan budaya di Indonesia.
“Kita juga tentunya mengharapkan ada satu cara mengkomunikasikan sesuatu yang lebih mungkin dianggap lebih proper atau lebih sesuai dengan iklim budaya kita, khususnya kepada seorang pemimpin,” tuturnya.
Sebelumnya, Dekan FISIP Unair, Prof. Bagong Suyanto, menjelaskan bahwa pembekuan dilakukan sebagai evaluasi terhadap BEM FISIP karena terdapat diksi dalam karangan tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan etika akademik.
Setelah bertemu dengan Presiden BEM FISIP Unair, Tuffahati Ullayyah Bachtiar, pihak dekanat memutuskan untuk mencabut pembekuan tersebut.
“Kami sudah bertemu dan berbicara dari hati ke hati. Intinya, detik ini juga dekanat mencabut SK (surat keputusan) pembekuan kepengurusan BEM FISIP Unair,” ujar Bagong di Kampus Unair, Surabaya, Senin (28/10/2024).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus BEM FISIP Unair sepakat untuk tidak menggunakan kata-kata kasar ketika mengkritik pemerintah di masa mendatang. {}
Share this content: