Hetifah Sjaifudian: Sekolah di Penyangga IKN Harus Jadi Wajah Keberhasilan Pendidikan Indonesia
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan harus menjadi wajah keberhasilan pendidikan Indonesia, sehingga mulai kini perlu disiapkan sumber daya manusia hingga infrastruktur pendukungnya.
“Sekolah-sekolah di penyangga IKN, seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus menjadi wajah pendidikan Indonesia ke depan. Kami ingin memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki standar kualitas yang sama, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun akses,” ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).
Pembangunan di IKN, katanya, tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berstandar tinggi.
Menurut dia, saat ini Komisi X DPR RI terus mendorong penguatan regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), guna memastikan standar minimal layanan pendidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk wilayah strategis seperti IKN dan sekitarnya.
Kondisi sekolah, kata dia, menjadi titik awal pembentukan kualitas generasi masa depan. Namun, ia mengakui masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan di PPU yang perlu direvitalisasi dan ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
“Revitalisasi bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal,” ujarnya, dikutip dari Golkarpedia.
Ia menyebutkan selama 2025, Kabupaten PPU tercatat menerima alokasi anggaran lebih dari Rp13 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP. Hal ini tentu menjadi salah satu langkah mewujudkan PPU menjadi wajah pendidikan ke depan.
Hetifah menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk terus mengawal transformasi pendidikan nasional, khususnya di wilayah-wilayah prioritas pembangunan.