
Satgas Ekonomi Dibentuk, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Pimpin Percepatan Investasi
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3 MPPE). Kebijakan ini dikeluarkan untuk membenahi hambatan investasi, serta mengakselerasi program prioritas di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Satgas tersebut menjelaskan, struktur ini bertujuan memastikan berbagai program stimulus dan paket ekonomi berjalan lebih terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga didampingi Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani sebagai Wakil Ketua.
“Tugas yang disampaikan ini untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas Pemerintah dan program utama beberapa kementerian/lembaga,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam rapat perdana, Satgas memutuskan sejumlah langkah strategis. Termasuk pemberian insentif bagi industri petrokimia.
Pemerintah membebaskan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen untuk mengantisipasi gangguan pasokan nafta akibat konflik di Selat Hormuz.
“Jadi, refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Karena refinery dibutuhkan untuk bahan baku plastik,” ungkap Airlangga.
Selain LPG, bea masuk 0 persen juga diberlakukan selama enam bulan untuk bahan baku plastik seperti Polipropilena (PP) dan polyethylene (PE).
Langkah ini dibarengi dengan reformasi perizinan. Termasuk penyederhanaan pertimbangan teknis (pertek) dan integrasi perizinan lahan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
“Proses perizinan akan dibuat lebih transparan dan terukur, sehingga pelaku industri mengetahui tahapan dan waktunya,” ucapnya.
Sebelumnya, Rosan Roeslani mengatakan, minat investor global terhadap Indonesia tetap menunjukkan tren positif meski situasi geopolitik dunia sedang bergejolak. Kendati begitu, dia menekankan perlunya pembersihan regulasi yang tumpang tindih sesuai arahan Kepala Negara.
“Terlepas dari keadaan sekarang, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi. Masih sangat-sangat baik dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan,” ungkap Rosan, Rabu (22/4/2026).

