Ketua Umum IKKP Firman Soebagyo: Pancasila Jangan Hanya Seremonial, Harus Jadi Fondasi Keadilan Sosial

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni harus dimaknai melampaui sekadar agenda seremonial tahunan. Ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan ini sebagai titik balik dalam memperkokoh implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di tengah gempuran tantangan zaman.

Firman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, menyoroti adanya jurang yang kian melebar antara narasi Pancasila di atas kertas dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Peringatan 1 Juni tidak boleh berhenti pada agenda tahunan semata. Ini adalah pengingat bahwa Pancasila merupakan fondasi rumah besar bernama Indonesia. Ketika fondasi itu retak karena ketidakadilan, perpecahan, dan hilangnya keteladanan, maka masa depan bangsa ikut dipertaruhkan,” tegas Firman Soebagyo di Jakarta, Sabtu (30/05/2026).

Tiga Tantangan Besar Pancasila Sebagai wakil rakyat yang aktif menyerap aspirasi di daerah, Firman memetakan tiga persoalan fundamental yang membuat nilai-nilai Pancasila terasa kian jauh dari kehidupan rakyat kecil:

1. Kesenjangan Ekonomi: Sila Kelima belum sepenuhnya terwujud bagi para petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga pendidik yang masih terjepit regulasi dan akses ekonomi.
2. Polarisasi Digital: Arus hoaks dan politik identitas di media sosial menguji ketahanan Sila Ketiga. Perbedaan pendapat kini rentan memicu perpecahan jika semangat persatuan tidak dipupuk kembali.
3. Krisis Keteladanan: Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) harus dimulai dari sikap para elite, penyelenggara pemerintahan, dan pemimpin di semua tingkatan. “Rakyat butuh teladan, bukan pidato. Ketika pejabat tunjukkan integritas, Pancasila akan terasa nyata,” tuturnya.

Aksi Konkret: Dari Koperasi hingga Literasi Digital Firman menekankan bahwa Partai Golkar berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang “dihidupi”. Salah satu program yang terus ia dorong adalah gerakan ‘Satu Desa Satu Pancasila’ yang membedah persoalan lokal melalui pendekatan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, ia menginisiasi program ‘Koperasi Merah Putih’ untuk memperkuat ekonomi gotong royong, serta gerakan ‘Sumpah Digital Beradab’ guna melawan ujaran kebencian di ruang siber.

“Kami tidak meminta Pancasila hanya dihafal. Yang kami dorong adalah Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan manfaatnya. Dari warung, sawah, pabrik, hingga kantor pemerintahan, ketika negara hadir untuk rakyat kecil, di situlah Pancasila hidup dengan sendirinya,” ujar legislator asal Dapil Jawa Tengah III tersebut.

Pendidikan Karakter Sejak Dini Terakhir, Firman mendesak pemerintah untuk menjadikan pendidikan Pancasila sebagai budaya yang membudaya sejak bangku sekolah. Ia menilai sistem pendidikan saat ini harus kembali seimbang, tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga penanaman etika, rasa cinta tanah air, dan semangat gotong royong.

“Budaya menghayati Pancasila harus dimulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Budaya itu juga harus masuk ke lingkungan pemerintahan desa hingga kota. Dengan cara demikian, ideologi bangsa ini akan lebih mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.