Beniyanto Dukung Menteri ESDM Pastikan Pengelolaan SDA Beri Manfaat Optimal Bagi Kesejahteraan Rakyat

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata ulang sektor pertambangan nasional guna memperkuat peran negara dan meningkatkan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Beniyanto kepada redaksi Golkarpedia, langkah yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait evaluasi tata kelola pertambangan adalah momentum penting memastikan pengelolaan mineral dan batubara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Negara harus hadir lebih kuat dalam memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang maksimal bagi rakyat. Penataan sektor tambang perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Bendahara Balitbang DPP Partai Golkar ini.

Beniyanto menilai, sejumlah daerah saat ini menjadi perhatian serius dalam tata kelola sektor pertambangan nasional, baik karena besarnya potensi sumber daya maupun tantangan pengawasan di lapangan. Kawasan pertambangan nikel di Sulawesi, termasuk Morowali dan Konawe, menurutnya perlu terus diperkuat pengawasannya seiring pesatnya perkembangan industri hilirisasi.

Selain itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai ini juga menyoroti aktivitas pertambangan di Kalimantan, khususnya sektor batubara, yang perlu dijaga keseimbangannya antara kontribusi ekonomi dan aspek lingkungan. Sementara di wilayah Papua dan Maluku Utara, ia menilai pengelolaan sumber daya mineral strategis harus mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan daerah penghasil.

“Kita ingin daerah-daerah penghasil tambang tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, tetapi juga ikut menikmati manfaat pembangunan, peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Beniyanto menegaskan bahwa penguatan posisi negara dalam pengelolaan tambang harus tetap dijalankan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Menurutnya, iklim investasi yang sehat tetap menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan nasional.

“Kita ingin keseimbangan antara kepentingan negara, kepastian investasi, dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu penataan sektor tambang harus dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan investor,” ujarnya.

Beniyanto juga mendorong agar langkah penataan sektor pertambangan diikuti dengan percepatan hilirisasi industri mineral dan penguatan industri pengolahan dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi mampu menjadi pusat industri berbasis sumber daya alam yang berdaya saing global.

“Saya berharap penataan sektor tambang yang sedang disiapkan pemerintah dapat menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi nasional sekaligus implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.