Loading Now

Airlangga Hartarto Ungkap Kerugian Negara Akibat Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta: Rp. 10 Triliun Per Tahun

Airlangga Hartarto Ungkap Kerugian Negara Akibat Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta: Rp. 10 Triliun Per Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan banjir rob akibat turunnya permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut, mengancam wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa, termasuk Jakarta. Bahkan, kata Airlangga, estimasi kerugian ekonomi di Jakarta akibat banjir rob mencapai Rp 2,1 triliun.

“Dalam 10 tahun ke depan, dapat mencapai Rp 10 triliun per tahun. Tentu ini berakibat langsung pada hilangnya opportunity cost,” kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Oleh karena itu, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan sejumlah intervensi kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya melalui pembangunan giant sea wall atau  tanggul laut.

Saat ini Jakarta sedang dalam Fase A pembangunan giant sea wall berupa pembangunan tanggul laut dan sungai kurang lebih 120 km. Pembangunan difokuskan pada 44,2 km lokasi kritis dan saat ini tersisa 33,3 km yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, akan dilanjutkan Fase B sepanjang 20 km akan dobangun pada 2030 dan Fase C sepanjang 12 km pada 2040.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan banjir rob tidak hanya mengancam  pesisir utara Jakarta tapi di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa lainnya. Ia mengatakan, penurunan permukaan tanah di Pantura tercatat 1 cm hingga 25 cm per tahun. Sementara, kenaikan permukaan air laut mencapai 1 cm hingga 15 cm per tahun. “Jadi dengan hampir setengah meter itu, wilayah utara Jawa, terutama Semarang,  banjir,” ucap Airlangga.

Walhasil, lanjut Airlangga, ada sekitar 50 juta penduduk Pantura Jawa yang akan terdampak. Belum lagi dengan kawasan industri di Pantura yang jumlahnya mencapai 70. “Tentu ini tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tapi masyarakat,” ujar Airlangga. (sumber)