Loading Now

Airlangga Hartarto Perpanjang Kebijakan Harga Gas Murah Untuk 7 Kelompok Industri

Airlangga Hartarto Perpanjang Kebijakan Harga Gas Murah Untuk 7 Kelompok Industri

Di tengah polemik harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 kelompok industri di Indonesia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang. Artinya, ke-tujuh industri itu akan tetap menikmati gas harga murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU.

Kepastian itu disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024). “Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor,” kata Airlangga.

Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan masih dalam pembahasan. “Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri),” katanya.

Dalam rapat, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas. Terutama regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

“Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” ucap Airlangga.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU ini, secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 untuk tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pada Mei 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri, bakal dilanjutkan.

Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk sektor industri di luar tujuh itu, tidak akan membebani APBN atau mengurangi penerimaan negara. Alasannya, kebutuhan gas untuk industri, porsinya hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

Sehingga Menperin Agus terlihat yang paling ngotot memperjuangkan perluasan program HGBT hingga 24 sub sektor industri manufaktur. “Program HGBT yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda hingga tiga kali lipat kepada industri. Baik investasinya, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (sumber)

Share this content: