Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono Minta Transparansi Hukum Militer Terkait 4 Prajurit TNI Penganiaya Andrie Yunus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan teguran keras kepada institusi TNI menyusul kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kasus yang diduga melibatkan empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (Bais) ini dinilai sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dave mengingatkan bahwa TNI memiliki nama besar sebagai penjaga kedaulatan yang harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme tinggi. “Tindakan yang menyimpang dari aturan tidak boleh dibiarkan mencoreng nama besar TNI,” tegas Dave kepada media, Kamis (19/3/2026).

Mencederai Kepercayaan Publik dan Nilai Demokrasi

Politisi Partai Golkar ini menyebut aksi kekerasan tersebut tidak hanya berakibat fatal pada fisik korban, tetapi juga berdampak luas pada persepsi masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, profesionalisme prajurit harus dibatasi oleh hukum dan etika yang ketat.

“Kejadian ini mencederai nilai-nilai demokrasi dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap peran institusi negara dalam menegakkan keadilan serta menjaga keamanan masyarakat,” lanjut Dave.

Apresiasi Langkah Cepat Penahanan Oknum

Meski melayangkan kritik, Dave mengapresiasi langkah cepat institusi TNI yang secara terbuka mengakui keterlibatan prajuritnya dan langsung melakukan penahanan. Langkah ini dipandang sebagai sinyal positif bahwa proses pendisiplinan dijalankan dengan serius.

Dave meyakini, transparansi dalam penyidikan akan menumbuhkan kembali keyakinan masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih.

Desakan Transparansi Peradilan

Guna memastikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya, Dave mendorong adanya koordinasi erat antara:

• TNI (Puspom)

• Kepolisian RI

• Lembaga Peradilan Militer maupun Sipil

“Transparansi ini penting untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa keadilan ditegakkan secara terbuka. Komisi I DPR siap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan proses perbaikan dilakukan sungguh-sungguh,” pungkas Dave.