Menko Airlangga Hartarto Jadikan Catatan MSCI Sebagai Momentum Kebut Reformasi Pasar Modal RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons positif laporan terbaru MSCI 2026 Global Market Accessibility Review. Meskipun lembaga penyedia indeks global tersebut menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow (arus informasi) dari kategori plus menjadi minus, Airlangga justru memandangnya sebagai pemacu (trigger) untuk mempercepat reformasi pasar modal nasional.
Dalam laporannya, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market). MSCI juga menegaskan bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih sangat memadai, serta tidak ada catatan terkait pembatasan kepemilikan asing.
“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/06/2026).
Sinergi Pemerintah dan OJK Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar periode 2017-2024 ini, menyatakan bahwa pemerintah memandang evaluasi MSCI tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari proses reformasi struktural yang tengah berjalan. MSCI menyoroti perlunya peningkatan keterbukaan struktur kepemilikan saham, integritas pembentukan harga, serta penyediaan informasi dalam bahasa Inggris untuk memudahkan investor global.
Senada dengan Menko Perekonomian, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, memastikan agenda reformasi akan semakin dipercepat.
“Antara lain melalui peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan kerangka pelaporan beneficial ownership, peningkatan kapasitas surveillance, serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung transparansi dan perlindungan investor,” papar Hasan Fawzi.
8 Langkah Nyata Reformasi Pasar Modal Pemerintah meyakini bahwa kombinasi antara reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi (nilai tukar terjaga dan inflasi terkendali) akan terus memperkuat kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.
Berikut adalah 8 daftar komitmen konkret pemerintah dan OJK yang tengah dan telah dijalankan demi mendukung reformasi pasar modal:
- Kebijakan free float (saham publik) dinaikkan dari $7{,}5\%$ menjadi $15\%$ untuk meningkatkan likuiditas pasar (berlaku efektif sejak Maret 2026 secara bertahap).
- Transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan yang terus diperkuat.
- Keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas $1\%$ (publikasi rutin sejak Maret 2026).
- Akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang saat ini dalam proses.
- Pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi $20\%$ dengan fokus pada saham indeks LQ45.
- Penguatan penegakan aturan dan sanksi yang lebih tegas.
- Perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).
- Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan di sektor keuangan.
“Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional,” pungkas Airlangga Hartarto.