Idrus Marham: Komunikasi Yang Baik Antara Eksekutif-Legislatif Tentukan Stabilitas Pemerintah ke Depan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

“Iya sih, kita menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Menurut Idrus, dua nilai tersebut penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tapi juga mencerminkan cara penyampaian yang benar secara etika politik, ada nilai kearifan dan kebijakan.

“Yang dibicarakan harus mengandung nilai kebenaran, tapi dari sisi strategi komunikasi juga harus benar cara menyampaikannya. Kalau dua-duanya dijaga, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif. Itu yang kita inginkan,” tegasnya.

Idrus menegaskan, komentar yang disampaikannya tidak dimaksudkan untuk menegur Misbakhun secara pribadi. Ia menekankan bahwa semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan hal ini sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bukan teguran, ya sebagai masukan saja. Sebagai masukan kepada kita semua tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kita ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” kata Idrus.

Sebelumnya, Misbakhun menegur Menkeu Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

Namun, menurut Idrus, komunikasi politik antar-lembaga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru. “Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Partai Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” katanya.

Idrus juga menilai, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan. “Kita semua satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik. Kritik boleh, tapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Formappi menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN. Menurutnya, DPR seharusnya aktif mendorong kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari Kemenkeu.

“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

Dengan demikian, baik pandangan Idrus maupun Formappi menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.