Polemik Pernyataan Jusuf Kalla soal ‘Chaos 2026’, Idrus Marham: Bisa Picu Keresahan Publik
Pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, terkait potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 terus menuai polemik di ruang publik. Selain memicu perdebatan di media sosial, pernyataan tersebut juga mendapat respons kritis dari internal Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang kebijakan publik, Idrus Marham, menilai pernyataan yang menyebut secara spesifik potensi chaos tidak bisa lagi dianggap sebagai analisis biasa.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan sekadar prediksi. Itu seperti sudah mengarah pada skenario tertentu,” ujar Idrus. Dikutip dari Golkarpedia.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, tokoh publik seharusnya menyampaikan narasi yang menenangkan, bukan memicu keresahan di masyarakat.
Menurut Idrus, pernyataan dengan tingkat kepastian tinggi berpotensi membentuk ekspektasi kolektif publik. Hal ini dinilai berbahaya karena dapat memengaruhi perilaku masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.
“Ketika narasi seperti ini beredar luas, publik bisa bereaksi secara antisipatif, yang justru berpotensi memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya motif tertentu di balik narasi tersebut. Idrus menilai tidak menutup kemungkinan isu “chaos” digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan yang terganggu.
Di sisi lain, pernyataan Jusuf Kalla sebelumnya disampaikan dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dan politik global. Sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank juga memperingatkan adanya potensi perlambatan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.
Meski demikian, kondisi ekonomi domestik Indonesia dinilai masih relatif stabil. Data pemerintah menunjukkan inflasi tetap terjaga, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui subsidi dan program perlindungan sosial.
Pemerintah juga memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Idrus menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kondisi tetap kondusif. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi.
“Di tengah upaya menjaga stabilitas, narasi yang memicu ketidakpastian justru harus dihindari,” tegasnya.
Di media sosial, isu “chaos 2026” sempat menjadi perbincangan hangat. Sebagian publik menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk peringatan, sementara lainnya menganggapnya berlebihan dan berpotensi menimbulkan kepanikan.
Polemik ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan proyeksi kondisi nasional. Di tengah tekanan global dan dinamika domestik, narasi publik dinilai memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.