Bawa Visi Kedaulatan Energi Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Selesaikan Kisruh Kontrak Ekspor Gas Bumi
TANGERANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan tegas kepada para pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas) bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan kuota ekspor gas pada tahun 2026.
Pernyataan melegakan ini disampaikan Bahlil di hadapan para investor dan pengusaha migas yang hadir dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) di Tangerang, Banten, Rabu.
“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil Lahadalia.
Belajar dari Dinamika Defisit 2025 Langkah tegas ini diambil Bahlil usai mengevaluasi dinamika pemenuhan kontrak ekspor gas pada tahun 2025 lalu. Bahlil mengakui, saat itu pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam negeri sempat mengalami defisit hingga 50 kargo. Defisit ini terjadi karena eskalasi permintaan domestik yang meleset jauh dari perencanaan awal pemerintah.
Di sisi lain, pengelola Wilayah Kerja (WK) gas bumi telah telanjur mengikat kontrak ekspor jangka panjang. Kontrak ini umumnya diteken pada masa Plan of Development (POD) untuk memastikan kepastian pasar, mengingat saat itu pasar domestik belum mampu menyerap produksi LNG secara maksimal.
Guna menjaga kedaulatan energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pada tahun 2025 terpaksa mengambil jalan tengah dengan menunda sejumlah kargo ekspor ke tahun 2026 untuk mengamankan pasokan dalam negeri.
Kini, Bahlil memastikan insiden penundaan tersebut tidak akan terulang. “Sekarang semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya. Semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Siapkan Danantara Sebagai ‘Offtaker’ Selain menjamin kuota ekspor, pemerintah juga memberikan solusi konkret bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang kesulitan mencari pembeli (buyer) di luar negeri namun tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan pembeli siaga (offtaker) dari dalam negeri yang mampu menyerap gas dalam volume raksasa. Ia secara khusus telah menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) beserta perusahaan BUMN untuk turun tangan.
“Saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN, maupun beberapa perusahaan lain untuk offtaker-nya di dalam negeri. Kami beli, supaya bisa ada kepastian. Agar semuanya bisa jalan dan investasi tidak ragu lagi,” pungkas Bahlil.
Langkah taktis ini diharapkan mampu menggenjot kembali iklim investasi hulu migas di Indonesia, sekaligus menyeimbangkan kepentingan ekspor dan kedaulatan energi domestik.