Anggota Komisi XII DPR Cek Endra Apresiasi Janji Bahlil Pastikan Aturan Tambang Minerba Tak Berubah

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, mengapresiasi penegasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa skema gross split hanya berlaku pada sektor migas dan tidak akan diterapkan pada sektor mineral dan batubara (minerba). Menurutnya, kepastian tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia usaha sekaligus memperkuat kepercayaan.

Cek Endra menilai kepastian regulasi merupakan faktor penting dalam mendorong investasi jangka panjang di sektor minerba yang membutuhkan modal besar dan memiliki siklus usaha yang panjang. Karena itu, penegasan pemerintah bahwa tidak ada perubahan terhadap rezim pengelolaan minerba merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas iklim investasi nasional.

“Kepastian hukum dan kepastian berusaha merupakan fondasi penting dalam menjaga daya tarik investasi nasional. Penegasan pemerintah bahwa aturan minerba tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melanjutkan kegiatan investasinya,” ujar Cek Endra.

Menurutnya, kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi daerah-daerah penghasil mineral dan batubara yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional, seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, hingga Papua. Aktivitas investasi yang terus berjalan di daerah-daerah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Cek Endra menambahkan bahwa sektor minerba memiliki posisi strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, penerimaan negara, serta pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam. Karena itu, keberhasilan program hilirisasi sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku dan keberlanjutan investasi di sektor hulu.

“Keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan investasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, konsistensi kebijakan menjadi penting agar pelaku usaha memiliki keyakinan untuk terus berinvestasi, mengembangkan usaha, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelasnya.

Ia juga menilai stabilitas kebijakan akan semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap berbagai komoditas mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan industri berbasis mineral sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

“Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara optimal, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tutup legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.