Nusron Wahid Ungkap Kesiapan ATR/BPN Hadapi WFH

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan normal meskipun pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH).

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan sistem kerja jarak jauh tidak mengganggu layanan publik.

“Insya Allah, kami sudah simulasi. Insya Allah bisa,” ujar Nusron di Jakarta.

Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Menurut Nusron, sektor pertanahan merupakan layanan yang sangat bergantung pada kepastian bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus melakukan peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi alur maupun waktu penyelesaian.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu dalam setiap proses administrasi pertanahan.

Transformasi Layanan di 2026

Memasuki tahun 2026, Kementerian ATR/BPN terus melakukan evaluasi dan transformasi sistem pelayanan. Langkah ini dilakukan agar kualitas layanan semakin terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi dan efisiensi proses menjadi fokus utama dalam menghadapi perubahan pola kerja ke depan.

WFH Diterapkan Usai Lebaran

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan WFH akan mulai diterapkan pada Maret 2026, khususnya setelah Lebaran.

Kebijakan ini ditujukan untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk mengikuti kebijakan serupa.

WFH Dinilai Bisa Hemat Energi

Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, WFH juga berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas masyarakat.

Layanan Tetap Stabil di Tengah Perubahan

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, pemerintah optimistis bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu layanan publik, khususnya di sektor pertanahan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari adaptasi terhadap dinamika global, terutama terkait efisiensi energi dan transformasi sistem kerja.