Mendukbangga Wihaji: Solusi Masalah Sampah Nasional Dimulai dari Keluarga!

Mendukbangga atau Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyampaikan pentingnya membiasakan mengelola sampah mulai dari keluarga untuk mendukung gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menekan volume limbah rumah tangga serta menjaga kebersihan lingkungan.

“Melalui kebiasaan memilah, mengurangi, dan mengelola sampah sejak dari rumah, keluarga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menekan volume sampah sekaligus mewujudkan lingkungan yang ASRI,” kata Wihaji, Kamis 26 Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, Wihaji menilai keluarga memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menurutnya, keluarga merupakan titik awal penyelesaian berbagai persoalan bangsa, termasuk masalah sampah.

“Unit terkecil sebuah negara adalah keluarga. Maka, apapun problem negara, solusinya dimulai dari keluarga, termasuk sampah,” ucap Wihaji.

Ia juga menambahkan kolaborasi keluarga dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu menyelesaikan sebagian besar persoalan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Wihaji menekankan perubahan perilaku yang dimulai dari tingkat keluarga harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar dampaknya terasa secara nasional.

Dari sisi pemerintahan, Wihaji mengaku terbuka untuk berkolaborasi dan membantu masyarakat dalam menangani persoalan sampah rumah tangga.

“Kami memiliki pasukan yang siap dimanfaatkan karena tugas Kemendukbangga/BKKBN adalah menggerakkan dan mengubah perilaku, termasuk perilaku keluarga dalam penanganan sampah,” ucap dia.

Kemendukbangga/BKKBN memiliki kekuatan sumber daya yang siap digerakkan, yaitu 17.541 penyuluh KB, 597.909 kader pendamping keluarga, serta 77.281 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai motor edukasi dan pendampingan di lapangan.

Upaya pendampingan tersebut, sambung dia, diharapkan dapat meningkatkan pemilahan sampah rumah tangga hingga sekitar 30 persen, mendorong terbentuknya bank sampah aktif di Kampung KB, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan tertata.

Menurutnya, penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban penanganan di hilir. Ke depan, program ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH, tercatat timbunan sampah pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan 65,45 persen di antaranya belum terkelola.

Sementara itu, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia diperkirakan akan berakhir secara teknis pada tahun 2028.

“Bapak Presiden mengingatkan, kita memiliki waktu tiga tahun dari sekarang untuk berjibaku menyelesaikan sampah,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq.

Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 286 juta jiwa yang terdiri atas 74 juta keluarga, potensi perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga menjadi sangat besar.

Dengan hadirnya penanganan sampah dari lingkungan keluarga diharapkan memberikan dampak nyata, antara lain penurunan volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 20-30 persen, berkurangnya risiko penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga.

Langkah percepatan dari hulu dinilai menjadi kunci untuk cegah krisis kapasitas TPA dan menekan dampak lingkungan. (sumber)