Wamen P2MI Christina Aryani Gandeng BPKP Kawal Transparansi Anggaran Program ‘SMK Go Global’
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan langkah preventif guna memastikan program strategis nasional berjalan bersih dan bebas dari praktik penyelewengan anggaran. Wakil Menteri (Wamen) P2MI, Christina Aryani, bergerak cepat dengan berkonsultasi langsung kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP, Jakarta Pusat.
Pertemuan strategis yang digelar menjelang pertengahan Juni 2026 ini difokuskan pada standardisasi tata kelola pengadaan fasilitas untuk program SMK Go Global. Program ini merupakan instruksi langsung (direktif) dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak tenaga kerja domestik agar siap bersaing di pasar global.
“Konsultasi ini merupakan upaya Kementerian P2MI mempersiapkan pelaksanaan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto, sekaligus dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional,” ungkap Wamen P2MI, Christina Aryani, Minggu (14/06/2026).
Cegah Kebocoran Anggaran Negara Politisi perempuan Partai Golkar ini menegaskan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk program vokasi berskala internasional ini harus mematuhi koridor hukum. Oleh karena itu, pendampingan dari auditor negara (BPKP) sangat krusial agar tidak ada celah hukum maupun penyalahgunaan dana operasional di kemudian hari.
Langkah mitigasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses birokrasi, mulai dari perencanaan makro hingga implementasi di lapangan, berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.
“Karena itu, kami meminta pendampingan dari BPKP agar program SMK Go Global ini bisa berjalan taat asas dan on the right track, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutur Christina.
Transformasi Mutu Pekerja Migran Sebagai informasi, program SMK Go Global didesain untuk menyelaraskan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dinamika kebutuhan industri manufaktur dan jasa di tingkat internasional. Program ini menjadi pilar utama pemerintah dalam mendongkrak mutu, kompetensi, dan daya tawar pekerja migran Indonesia agar tidak lagi terjebak di sektor informal.
Christina menilai, pengawalan ketat dari BPKP akan menjadi garansi mutu agar akselerasi program SMK Go Global tidak sekadar menjadi formalitas administratif yang menghamburkan uang negara.
“Kami berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” papar Christina menutup penjelasannya.
Publik kini menanti pembuktian transparansi sistem pengadaan tersebut. Keberhasilan implementasi program SMK Go Global yang bersih dari korupsi ini diyakini akan menjadi ujian awal sekaligus pembuktian profesionalisme tata kelola di tubuh Kementerian P2MI yang baru.