Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Minta Perbedaan Pilihan Politik Jangan Sampai Picu Perpecahan Sosial
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berpesan kepada kaum muda dan mahasiswa dalam menyikapi perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024 jangan sampai memicu perpecahan anak bangsa.
“Beda pilihan politik itu wajar. Namun kita sadar ada benih perpecahan di bangsa Ini karena itu hendaknya kita harus bisa mengutamakan keutuhan NKRI,”tandas politisi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu di Kampus Politeknik Piksi Ganesha, Jalan Suprapto, Kebumen, Kamis (18/1) petang.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu hadir sebagai Ketua MPR RI memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Hadir Direktur Politeknik Piksi Ganesha Kebumen Ari Waluyo. Dialog dipandu Dra Sifia Pratiwi MM.
Peserta sosialisasi para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kebumen dan sekitarnya serta aktivis FKPPI Kebumen.
Bamsoet lebih banyak berdialog interaktif dengan para mahasiswa dan anggota FKPPI pentingnya memahami dan menjalankan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) di tenggah tahun politik.
Menghadapi pesta demokrasi 14 Februari, Bamsoet meminta kaum muda dan mahasiswa sebagai kaum terdidik dapat menggunakan hak memilh pemimpin secara bertanggung jawab. Dia pun mendorong anak muda muda berani memiliki cita-cita sebagai politisi dan menjadi pemimpin di masa mendatang.
Demokrasi Langsung Butuh Biaya Tinggi
Terkait kelebihan dan kekurangan pemilihan langsung dan tidak langsung, Bamsoet sempat meminta pendapat dua mahasiswa. Seorang mahasiswa dari Universitas Maarif Nahdlatul Ulama (UMNU)Kebumen dan Unsoed Purwokerto pun tampil menyampaikan argumentasinya.
Bamsoet memuji jawaban kedua mahasiswa cukup cerdas dan logis. Namun politisi yang juga Wakil Ketua DPP Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI itu menjelaskan, pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan.
Bamsoet menyatakan, dampak negatifpemilihan langsung yakni menimbulkan biaya politik yang mahal. Bahkan untuk menjadi anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi hingga bupati dan gubernur butuh modal sangat besar.
“Tidak cukup modal kapabilitas dan popularitas untuk menjadi politisi di parlemen DPR RI juga butuh isi tas. Tapi juga ada fakta 469 anggota DPR, DPRD serta kepala daerah yang terkena OTT KPK,”tandas wakil rakyat yang telah empat periode menjadi anggota DPR Fraksi Partai Golkar itu.
Kepada para mahasiswa, Bamsoet berpesan untuk terus aktif di berbagai kegiatan kampus. Sangat penting mengikut kegiatan kemahasiswaan sebagai modal mengasah kemaouan dan meraih masa depan. Apalagi Indonesia segera memasuki bonus demografi di man a populasi usia muda sangat dominan.
Dia mencontohkan Korea Selatan sebagai negara minim Sumber Daya Alam (SDA), namun sukses mengoptimalkan potensi bonus demografi. Kini negeri tersebut maju di bidang teknologi, industri, pendidikan hingga hiburan, yang mendunia karena kualitas sumber daya manusianya. (sumber)
Share this content: