UMKM Jangan Takut Sengketa Hukum! Franciscus Sibarani Pastikan Negara Hadir Beri Pendampingan Penuh

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI, Franciscus Sibarani, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Rabu (20/5).

Rapat tersebut membahas berbagai masukan terhadap RUU Desain Industri, khususnya terkait penguatan ekosistem ekonomi kreatif, perlindungan karya desain nasional, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha dan desainer lokal.

Sibarani menegaskan bahwa desain industri tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan daya saing produk nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, namun masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta para desainer lokal yang belum memperoleh perlindungan dan dukungan pengembangan usaha secara optimal.

“RUU ini harus mampu menjadi instrumen yang tidak hanya melindungi karya anak bangsa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sibarani.

Ia menambahkan, kemudahan pendaftaran desain industri dan akses pembiayaan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU tersebut, terutama bagi pelaku usaha kecil dan industri kreatif yang masih menghadapi keterbatasan modal maupun akses pendampingan.

Sibarani juga mengapresiasi berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya terkait penguatan perlindungan UMKM dalam penyelesaian sengketa desain industri.

“Masukannya sangat baik, khususnya bagaimana negara dapat membantu UMKM dalam penyelesaian sengketa. Banyak UMKM memiliki desain dan produk yang bagus, tetapi ketika terjadi sengketa mereka kesulitan mendapatkan pendampingan hukum. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi pelaku usaha kecil,” kata Sibarani.

Keterlibatan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, dan Himbara dinilai penting untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada inovasi nasional, memperkuat industri kreatif, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Desain industri harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus penguatan ekonomi kreatif nasional,” tutupnya.