POLEMIK dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik nasional terus bergulir. Isu yang turut menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memantik reaksi keras dari jajaran Golkar di daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra ST, yang akrab disapa Kires, tampil menyuarakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bahlil. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin nama Ketua Umum Golkar dicemarkan oleh berbagai tuduhan yang belum dibuktikan kebenarannya.
Kires meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut, sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tidak benar dan merugikan nama baik seseorang.
“Terkait proses penyadapan terhadap kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Karena ketua umum kami juga disadap,” tegas Kires, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, persoalan penyadapan merupakan perkara serius yang harus ditangani secara profesional. Jangan sampai kasus hukum justru dijadikan celah oleh pihak tertentu untuk membangun opini negatif, memprovokasi perpecahan, hingga menggoyang soliditas internal Partai Golkar.
Sorotan Kires juga tertuju pada berkembangnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dikaitkan dengan upaya menggantikan posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.
Ia menilai, munculnya wacana tersebut di tengah polemik penyadapan patut dicermati. Terlebih, jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk melemahkan kepemimpinan partai melalui tuduhan dan pembentukan opini yang belum teruji.
“Kami dari DPD Partai Golkar Binjai mendukung penuh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Kami meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan ini, termasuk mengusut pihak-pihak yang menyebarkan fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar,” ujarnya.
Tak hanya mendesak kepolisian, Kires juga secara khusus meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap kader yang dinilai menggiring opini Munaslub dengan mengait-ngaitkan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kader partai seharusnya menjaga kehormatan organisasi dan mengedepankan mekanisme internal, bukan justru membangun opini yang berpotensi merusak kepercayaan serta menciptakan kegaduhan di tubuh partai.
“Kami minta DPP Partai Golkar menindak tegas kader Golkar yang menggiring opini Munaslub dengan mengaitkan Ketua Umum Bahlil terhadap kasus penyadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Kires menambahkan, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melontarkan tuduhan tanpa bukti ataupun merusak reputasi seseorang.
Polemik ini bermula dari beredarnya pernyataan seorang pengamat intelijen mengenai dugaan keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum penangkapan tersangka dalam kasus penyadapan oleh Bareskrim Polri.
Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi beragam spekulasi di ruang publik. Sejumlah nama ikut terseret, sementara isu tersebut juga memunculkan tafsir politik mengenai masa depan kepemimpinan Partai Golkar.
Di tengah situasi itu, Kires menegaskan bahwa seluruh persoalan harus diselesaikan melalui proses hukum, bukan melalui penghakiman opini. Ia berharap kepolisian bekerja transparan, objektif, profesional, serta tidak tebang pilih dalam mengungkap fakta.
Apabila dugaan penyadapan ilegal terbukti, pelakunya harus diproses sesuai ketentuan hukum. Begitu pula pihak yang terbukti sengaja menyebarkan informasi bohong atau melakukan pencemaran nama baik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Setiap tuduhan harus berdiri di atas bukti, bukan sekadar spekulasi. Hukum harus menjadi panglima, kebenaran harus diungkap, dan fitnah tidak boleh dibiarkan menjadi alat permainan politik,” pungkas Kires. (golkar2029)
