Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Penyampaian Aspirasi Harus Damai, Waspadai ‘Ilusi Algoritma’ Medsos
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid menegaskan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan tidak disertai tindakan kekerasan maupun penyebaran informasi menyesatkan.
Menurut Meutya, kritik, masukan, dan aspirasi publik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dijaga. Karena itu, pemerintah membuka ruang dialog dan menerima berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Ia mengatakan penyampaian pendapat yang dilakukan secara tertib dan damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat lebih mudah dipahami publik maupun pemangku kebijakan. Sebaliknya, tindakan anarkistis justru dapat mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan.
Karena itu, Meutya mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi selama aksi berlangsung. Ia menegaskan kritik dapat disampaikan dengan tegas tanpa harus merugikan masyarakat ataupun fasilitas umum.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegas Politisi Partai Golkar itu.
Selain menjaga ketertiban di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat dan produktif. Ia mengimbau publik tidak mengunggah maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk konten yang berpotensi memicu konflik.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami adanya fenomena ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya, melainkan dapat terbentuk dari pola interaksi dan preferensi pengguna yang diperkuat oleh sistem algoritma.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.
Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang beredar di media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi semacam itu berpotensi memperkeruh situasi dan memecah belah masyarakat.
Ia menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ruang digital tidak boleh digunakan untuk menyebarkan hasutan kekerasan maupun informasi yang menyesatkan publik.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” tutup Meutya.