Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun Tegaskan Industri Kripto Wajib Transparan, Sejalan Revisi UU P2SK

Industri aset kripto di Indonesia wajib mengedepankan prinsip transparansi dan tata kelola yang prudent atau berhati-hati. Penegasan ini sejalan dengan fokus utama revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menitikberatkan pada perlindungan konsumen serta pengawasan yang transparan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pengakuan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan menuntut penyelenggara industri untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tata kelola yang kuat dan bertanggung jawab.

“Semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen dan memastikan pengawasan yang transparan. Setiap penyelenggara wajib menjalankan kegiatan dengan tata kelola yang kuat karena aset kripto kini telah diakui sebagai aset keuangan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers, Minggu (18/1/2026), dikutip dari Golkarpedia.

Ia menambahkan, transparansi transaksi menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Dalam revisi aturan mendatang, seluruh aktivitas perdagangan kripto harus dapat diidentifikasi secara jelas, mulai dari profil pelaku transaksi, sumber pendanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas perdagangan.

Sebagai bagian dari penguatan transparansi, Misbakhun menyoroti pentingnya penerapan Proof of Reserves (PoR) di industri aset kripto. Secara teknis, PoR menggunakan metode kriptografis untuk membuktikan cadangan aset tanpa harus membuka data sensitif atau saldo individu pengguna.

Melalui audit independen yang dilakukan secara berkala, bursa kripto dapat menunjukkan bahwa total aset yang disimpan secara on-chain setara atau bahkan melebihi total kewajiban kepada pengguna. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas ekosistem kripto nasional.

“Meski PoR bukan satu-satunya solusi absolut untuk keamanan siber, kehadirannya merupakan langkah revolusioner dalam membangun ekosistem aset kripto yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia,” katanya. {}