Tensi Selat Hormuz Meningkat, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya Dukung Penuh Langkah Mitigasi Menteri ESDM
Berita Golkar – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memitigasi potensi gangguan pasokan minyak dan gas bumi (migas) dunia.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu akses pelayaran di Selat Hormuz, jalur logistik energi paling vital di dunia.
Selat Hormuz: Jalur Nadi Energi Dunia
Bambang menekankan bahwa Selat Hormuz memegang peranan krusial karena dilalui oleh sekitar 20 persen suplai minyak global. Gangguan pada jalur ini dipastikan akan memicu efek domino bagi negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
“Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi dari Timur Tengah, termasuk crude oil (minyak mentah) dan LPG dari Arab Saudi. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga,” ujar Bambang di Jakarta.
Dukungan Terhadap Diversifikasi Pasokan
Sebagai langkah nyata, Bambang mendorong pemerintah untuk tidak berspekulasi dan segera melakukan diversifikasi sumber pasokan. Ia menyarankan agar Indonesia mulai memperluas kerja sama dengan negara-negara produsen energi yang memiliki stabilitas geopolitik lebih baik.
“Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas sumber pasokan dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat maupun produsen lain yang memiliki jalur distribusi lebih aman,” lanjut legislator asal Bangka Belitung tersebut.
Stok Nasional Masih di Level Aman
Meskipun situasi global sedang dinamis, Bambang menginformasikan bahwa masyarakat tidak perlu panik secara berlebihan. Berdasarkan data saat ini, stok minyak mentah (crude oil) nasional berada pada kisaran 21 hari.
“Stok saat ini memang masih aman, tetapi mitigasi tetap perlu disiapkan sejak dini. Ketahanan pasokan migas sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah di sektor energi demi menjamin ketersediaan pasokan bagi industri dan masyarakat luas di tengah ketidakpastian global. []