Anggota Komisi V DPR Daniel Mutaqien Soroti Pembangunan Kilat Sekolah Rakyat Cikarang Ibarat Kisah Roro Jonggrang

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien, menyoroti percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, proyek tersebut memiliki tantangan besar karena harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat meski mencakup pekerjaan pembangunan yang cukup masif.

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Bekasi, Jumat (12/6/26), Daniel mengibaratkan proses pembangunan Sekolah Rakyat tersebut seperti kisah pembangunan Candi Roro Jonggrang yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

“Saya ibaratkan pembangunan Sekolah Rakyat ini seperti cerita Roro Jonggrang membangun candi ya, dengan anggaran yang besar, pembangunan yang banyak tetapi waktu yang terbatas. Kami harap kualitas bangunan tetap bagus,” kata Daniel kepada wartawan.

Meski dikejar target waktu, ia menilai kondisi fisik bangunan Sekolah Rakyat yang telah ditinjau oleh Komisi V DPR RI menunjukkan progres yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan penyempurnaan yang perlu segera diselesaikan sebelum sekolah mulai beroperasi dan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Prasarana, proses pembangunan saat ini telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan yang relatif kecil.

“Dari Pak Dirjen Prasarana mengatakan kekurangan proses pembangunan sekitar 15 persen lagi ya dan beberapa finishing lainnya, dan saya punya keyakinan di akhir bulan Juni ini untuk menerima siswa baru itu bisa tercapai,” jelas Daniel.

Ia berharap seluruh tahapan penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga Sekolah Rakyat di Cikarang siap digunakan tepat waktu. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga mutu bangunan agar fasilitas pendidikan yang disiapkan pemerintah dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Dengan target penyelesaian pada akhir Juni 2026, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat segera mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.