Adela Kanasya Sebut Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Pemerintah Menyusun Kebijakan Pembangunan

Adela Kanasya Sebut Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Pemerintah Menyusun Kebijakan Pembangunan

ANGGOTA Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran sekaligus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adela mengatakan pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan publik.

“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujar Adela kepada Golkarpedia, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memperoleh gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, termasuk perkembangan ekonomi digital,” kata Adela.

Ia menegaskan, hasil sensus akan menjadi pijakan utama menyusun evidence-based policy, yakni kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Data tersebut juga akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan, menyusun kebijakan fiskal, mengalokasikan anggaran secara efektif, hingga mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan.

Menurut legislator Partai Golkar dari dapil Jawa Timur I itu, data statistik juga memiliki arti penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Bagi DPR RI, data statistik juga menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

READ  Garda Terdepan Pendidikan Agama, Ranny Fahd Arafiq Minta Guru Ngaji Dilindungi Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja

Selain menjadi dasar kebijakan, Adela menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran utuh mengenai perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data tersebut akan memperlihatkan sektor-sektor yang tumbuh pesat, sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar, hingga peluang ekonomi baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Ia menambahkan, salah satu fokus utama sensus tahun ini adalah memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai kondisi UMKM. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Sensus ekonomi akan menghasilkan informasi mengenai jumlah dan karakteristik UMKM, persebaran wilayah usahanya, jenis usaha yang dijalankan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, akses terhadap pembiayaan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 65 juta unit UMKM. Karena itu, Adela menilai akurasi data melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi syarat penting agar setiap kebijakan pemberdayaan UMKM benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang untuk menangkap perkembangan usaha berbasis digital yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah dapat menyesuaikan arah kebijakan dengan perubahan struktur ekonomi nasional.

Adela memastikan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas BPS karena seluruh informasi dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

“Berdasarkan berbagai urgensitas tersebut, marilah segenap masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026, yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” pungkasnya. []

CATEGORIES
TAGS
Share This