Antisipasi Eskalasi Perang, Nurul Arifin Minta Kemlu Matangkan Skenario Evakuasi WNI di Timur Tengah
Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera memastikan keakuratan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk rencana evakuasi jika situasi terus memburuk.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul Arifin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Penguatan Komunikasi dan Hotline 24 Jam
Selain pendataan, Nurul menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri. Ia meminta agar kanal informasi resmi dan hotline darurat dipastikan aktif selama 24 jam penuh untuk merespons dinamika di lapangan secara cepat.
Nurul menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario kontingensi yang komprehensif, mulai dari pemetaan wilayah berisiko tinggi hingga identifikasi kelompok WNI yang rentan.
“Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak. Jalur evakuasi baik udara, laut, maupun darat harus dipetakan dengan matang,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Imbauan Tunda Perjalanan dan Umrah
Melihat situasi keamanan yang tidak stabil, Nurul Arifin juga memberikan imbauan tegas kepada warga di tanah air untuk menunda perjalanan ke kawasan Timur Tengah untuk sementara waktu. Hal ini termasuk rencana perjalanan ibadah umrah.
“Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Kami mengimbau agar perjalanan yang tidak mendesak, termasuk perjalanan ibadah umrah, ditunda dulu hingga situasi benar-benar aman,” tambahnya.
Dukungan Kebijakan dan Anggaran DPR
Komisi I DPR RI dipastikan akan terus mengawasi kesiapan pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Nurul menjamin bahwa DPR siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, untuk memastikan negara hadir melindungi setiap WNI.
“Kita semua berharap situasi segera mereda. Namun, tanggung jawab negara adalah memastikan setiap WNI berada dalam perlindungan yang maksimal,” tutup Nurul. []
