Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono Soroti Pertahanan Udara, Lanud Soewondo Harus Diperkuat

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan Pangkalan Udara Soewondo, Sumatera Utara, memerlukan langkah terobosan untuk memperkuat peran sebagai bagian penting dari sistem pertahanan udara nasional dalam menghadapi ancaman strategis.

“Setelah mendengarkan pemaparan tentang kondisi Lanud Soewondo dan juga ancaman serta tantangan yang dihadapi, ini membutuhkan suatu gebrakan,” kata Dave Laksono, seperti keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dave mengatakan kondisi tersebut tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.

Namun, ia meyakini berbagai pihak terkait pada dasarnya telah memiliki rencana strategis dalam menjawab berbagai persoalan tersebut.

“Kita yakini baik Mabes (Markas Besar) TNI, Mabes AU (Angkatan Udara), maupun Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana,” katanya.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lanud Soewondo pada Rabu (15/4), Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan langsung dari Komandan Lanud Soewondo serta perwakilan Mabes TNI AU terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan ke depan.

“Danlanud dan juga perwakilan dari Mabes TNI AU sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil, langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan tantangan tersebut,” jelas Dave.

Ia menekankan penguatan Lanud Soewondo penting mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga jalur udara nasional, termasuk koridor penerbangan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Sehingga Lanud Soewondo mampu menjadi benteng udara kita, mengingat pentingnya kita menjaga jalur udara kita, baik koridor dan juga ALKI, untuk memastikan dari sisi perdagangan maupun penerbangan sipil semuanya terjaga dengan aman,” tegasnya.

Selain aspek pertahanan, Dave juga menyoroti persoalan aset dan lahan TNI yang menjadi salah satu isu krusial, termasuk yang terjadi di Lanud Soewondo.

Ia menyebut permasalahan tersebut telah dipaparkan secara rinci dalam pertemuan dimaksud.

“Mengenai permasalahan lahan tadi sudah dipaparkan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan seluruh kendala,” tuturnya.

Ia menambahkan Komisi I DPR RI memiliki panitia kerja (panja) khusus yang menangani persoalan aset TNI di berbagai daerah di Indonesia.

“Selain kita melakukan rapat dengan Lanud, Komisi I DPR RI juga memiliki panja khususnya membahas soal aset-aset TNI,” ujarnya.

Persoalan aset TNI, imbuh Dave, tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan, seperti pencatatan ganda hingga penguasaan oleh pihak lain.

“Kenapa? Karena lahan-lahan TNI ini tersebar di Nusantara dan banyak yang memiliki permasalahan, apakah itu tercatat double (ganda) ataupun dikuasai oleh orang luar. Ini semuanya harus kita selesaikan,” katanya menegaskan.