Realisasi Baru 16 Persen, Agus Gumiwang Gandeng DPR Kebut Penyaluran Kredit Padat Karya Rp549 Miliar!
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya keras mengamankan produktivitas dan daya saing industri padat karya nasional di tengah ketatnya persaingan global. Salah satu jurus andalan yang kini tengah dipacu serapannya adalah program Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa KIPK dirancang secara khusus sebagai skema pembiayaan strategis. Tujuannya adalah memberikan napas segar bagi pabrik-pabrik padat karya untuk merevitalisasi mesin dan peralatan produksi mereka yang mulai usang.
Pernyataan krusial tersebut disampaikan Agus Gumiwang saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (08/06/2026).
“Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dirancang sebagai skema pembiayaan strategis guna mendukung kebutuhan revitalisasi mesin, serta meningkatkan produktivitas pada enam sektor industri padat karya,” ujar Agus Gumiwang dalam paparannya.
Enam Sektor Prioritas KIPK Menperin merinci, enam sektor industri padat karya yang menjadi sasaran utama program ini adalah:
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Tekstil
- Industri Pakaian Jadi
- Industri Furnitur
- Industri Alas Kaki
- Industri Mainan Anak
Sektor-sektor ini dipilih karena terbukti memiliki kontribusi yang sangat masif terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, sehingga stabilitas produksinya wajib dijaga oleh negara.
Realisasi Masih Rendah, Kemenperin Evaluasi Penyaluran Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah menggandeng 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan mencapai $\text{Rp}549\text{ miliar}$. Namun, Agus mengakui bahwa realisasi pemanfaatannya di lapangan hingga bulan Mei 2026 masih tergolong lamban.
“Hingga Mei 2026, realisasi plafon telah mencapai $\text{Rp}91\text{ miliar}$. Jadi masih sangat rendah, masih $16{,}72\%$, bagi 26 debitur dari target keseluruhannya 293 debitur,” ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut secara transparan.
Berdasarkan data Kemenperin, sebaran pemanfaatan KIPK saat ini masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
Sementara dari sisi serapan sektoral, industri makanan dan minuman (mamin) masih mendominasi dengan porsi raksasa mencapai $55\%$. Posisi selanjutnya diisi oleh industri furnitur sebesar $20\%$, disusul industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar $15\%$.
Desak Kolaborasi Lintas Sektor Melihat masih lebarnya ruang pemanfaatan dana (gap) tersebut, Agus Gumiwang mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. Ia secara khusus meminta dukungan dari para legislator di Komisi VII DPR RI untuk turut serta menyosialisasikan dan memperluas akses pembiayaan ini kepada pelaku industri padat karya di daerah pemilihan masing-masing.
“Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk legislator, guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri padat karya agar mereka dapat memutakhirkan teknologinya dan kembali berdaya saing,” pungkas Menperin.