Percepat Aksesi, Menko Airlangga Hartarto Bahas Strategi Transformasi Ekonomi dengan Sekjen OECD
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) H.E. Mathias Cormann, di sela-sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis. Pertemuan yang berlangsung di OECD Chateau ini menegaskan komitmen kuat dan langkah nyata Pemerintah Indonesia dalam mempercepat proses aksesi menjadi anggota penuh OECD.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan berkelanjutan dari Sekretariat OECD dan seluruh negara anggota selama proses berjalan. Menko Airlangga juga membagikan perkembangan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir sejak penyerahan dokumen Initial Memorandum pada MCM Juni 2025 lalu.
“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Menko Airlangga.
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap Technical Review yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga telah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.
Menko Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, di mana sekitar 60% kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD. Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.
Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan teknis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, serta mengharapkan dukungan lebih lanjut guna menyelaraskan rekomendasi OECD dengan prioritas nasional, utamanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang (secondment) staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga. Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarier di lingkungan OECD.
Selain membahas agenda aksesi, pertemuan bilateral ini turut mendiskusikan respons global terhadap eskalasi konflik internasional yang berdampak pada stabilitas harga minyak dunia dan inflasi. Menko Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency (IEA) sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis demi meredam gejolak harga komoditas global.
Sebagai penutup, Menko Airlangga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan kepemimpinan Sekjen Mathias Cormann, serta mengundang secara resmi kunjungan kerja Sekjen OECD ke Jakarta pada tahun ini guna mempererat kolaborasi strategis yang transformatif.
“Kami optimistis bahwa melalui pemenuhan standar OECD, Indonesia tidak hanya mempercepat transformasi ekonomi domestik, tetapi juga siap memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam arsitektur ekonomi global yang inklusif dan tangguh,” pungkas Menko Airlangga.