Mukhtarudin Dorong SMK Go Global, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Soroti Tantangan Lapangan Kerja
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) guna memperkuat pelindungan kepada para pekerja migran.
Pertemuan antara Menteri P2MI, Mukhtarudin, dengan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang berlangsung pada Jumat (24/4/2026), juga dimanfaatkan untuk membahas sinergi program SMK Go Global.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan kolaborasi antara KP2MI dan Pemprov Sulut. Kerja sama ini difokuskan pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas penempatan, serta pelindungan dan pencegahan penempatan pekerja secara non-prosedural.
“Termasuk juga kita lakukan pemberdayaan bagi purna pekerja migran maupun bagi keluarga pekerja migran di Sulawesi Utara,” ujar Mukhtarudin dalam jumpa pers di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Jumat sore.
Di sisi lain, Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan terkait tata kelola pekerja migran dari hulu hingga ke hilir, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulut.
Yulius memaparkan, saat ini jumlah penduduk Sulut berada di angka sekitar 2.700.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.200.000 orang di antaranya berada pada usia produktif dan 1.100.000 penduduk tercatat sudah bekerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,12 persen dari total penduduk.
“Jujur saja, bagi kami di daerah, untuk membuat lapangan pekerjaan formal ini penuh tantangan. Tantangan ini sudah saya laporkan ke Bapak Menteri, bahwa kami harus terus mengundang investor datang ke daerah kami,” ungkap Yulius.
Potensi Program SMK Go Global
Terkait potensi tenaga kerja, Yulius menuturkan bahwa Sulawesi Utara memiliki beragam institusi pendidikan yang mumpuni untuk mencetak tenaga kerja terampil.
“Kami ada delapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kemudian yang swasta itu ada 84, serta lembaga pendidikan vokasi. Jadi, lulusan SMK dan vokasi ini sebenarnya sudah disiapkan dan siap pakai untuk bekerja,” tegas Yulius.
Namun, ia tak memungkiri bahwa banyak warganya yang masih tergiur oleh “rayuan gombal” di media sosial untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. Ia prihatin karena baru satu tahun menjabat sebagai Gubernur, sudah ada tujuh warga Sulut yang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia akibat berangkat tanpa prosedur resmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Femmy Suluh, menambahkan bahwa lulusan SMK di Sulut sangat berpotensi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang di tingkat global. Terlebih, setiap tahunnya terdapat sekitar 30.000 lulusan SMK di Sulawesi Utara.
“Lulusan SMK kita paling banyak ada di sektor pertanian, kemudian caregiver atau keperawatan, pengolahan makanan, konstruksi, serta perhotelan dan pariwisata. Sektor-sektor itu yang banyak diminati oleh negara-negara penempatan,” ujar Femmy.
“Mereka pada dasarnya sudah siap, tinggal nanti dilatih untuk penyesuaian bahasa, budaya, dan diberikan upskilling,” pungkasnya.