Menkomdigi Meutya Hafid: Bansos Digital Pakai Sistem, Celah KKN dan Salah Sasaran Dipangkas
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilih menjadi salah satu wilayah piloting atau uji coba program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
”Program ini merupakan inisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto agar semua yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan haknya, dan yang tidak berhak tidak lagi menerima. Melalui digitalisasi, penilaian penerima bansos dilakukan by system, bukan lagi oleh figur seperti lurah, sehingga lebih akuntabel dan transparan,” kata Meutya Hafid dalam kunjungannya pada uji coba portal Perlinsos Kalurahan Donoharjo, di Sleman, Kamis (13/8/2026).
Meutya menjelaskan program Perlinsos Digital mengusung dua prinsip utama, yakni ketepatan data serta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat maupun pemerintah. Integrasi data kependudukan memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri dari rumah tanpa harus melengkapi dokumen fisik yang memakan biaya transportasi dan fotokopi.
Dalam skema ini, Kementerian Komdigi berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data atau “jalan tol” digital agar proses verifikasi dapat berlangsung cepat dan aman.
”Target kita prosesnya selesai dalam hitungan menit. Tadi dari penuturan warga, pendaftaran bisa rampung hanya dalam waktu 5 menit. Tugas Komdigi adalah memastikan jalan tol pertukaran data ini tidak macet dan sistem keamanannya terjaga,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan Perlinsos Digital. Ia menegaskan seluruh proses pendaftaran layanan ini bersifat gratis dan hanya diakses melalui kanal resmi berdomain .go.id.
“Seluruh masukan dari pelaksanaan uji coba di Kabupaten Sleman akan dievaluasi bersama Kementerian Sosial untuk menyempurnakan sistem sebelum nantinya diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik penunjukan wilayahnya sebagai lokasi piloting Perlinsos Digital. Ia melaporkan hingga minggu pertama Agustus 2026, tercatat sebanyak 76.315 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam portal Perlinsos di Sleman dengan dukungan 2.862 agen pendata di lapangan.
Dari total tersebut, untuk pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat 75.231 penerima dengan 43.433 di antaranya berpotensi layak. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terdaftar 68.876 penerima dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
”Para agen kami aktif melakukan jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan setiap hari untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan akses digital,” kata Harda.
Guna mendukung keandalan data Perlinsos Digital, Pemkab Sleman juga memasifkan Gerakan AKSI PD (Aku Siap Aktivasi IKD) untuk pendaftaran Identitas Kependudukan Digital.
“Langkah integrasi teknologi ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sleman yang tercatat sebesar 6,73 persen pada 2025, turun dari 7,48 persen pada tahun sebelumnya,” kata Hardo. []