Dukung SKB 7 Menteri Batasi AI, Hetifah Dorong Pendidikan Tetap Prioritaskan Proses Berpikir Siswa
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa kebijakan pemerintah melalui SKB 7 Menteri tentang Pembatasan Penggunaan AI Instan bagi Pelajar merupakan langkah antisipatif yang penting guna menjaga kualitas proses belajar siswa di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi sinyal bahwa dunia pendidikan tidak boleh kehilangan esensi pembelajaran hanya karena kemudahan teknologi.
“Kami memandang kebijakan dalam SKB 7 Menteri yang membatasi penggunaan AI instan bagi pelajar SD hingga SMA sebagai langkah antisipatif yang tepat untuk melindungi proses belajar anak. Kekhawatiran kita adalah bahwa kemudahan memperoleh jawaban secara instan dapat menghambat berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kejujuran akademik siswa,” ujar Hetifah.
Ia menilai perkembangan teknologi digital memang membawa banyak peluang bagi dunia pendidikan, namun pada saat yang sama juga menuntut kebijakan yang bijak agar teknologi tidak justru membuat proses belajar menjadi dangkal.
“Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan fondasi pendidikan dasar tidak boleh dikalahkan oleh kemudahan teknologi yang berpotensi membuat proses belajar menjadi dangkal. Pendidikan harus tetap menempatkan proses berpikir, eksplorasi, dan pemahaman sebagai hal utama dalam pembelajaran,” jelas Ketua Umum PP KPPG ini.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak dapat bergantung pada satu pihak saja. Ia menilai diperlukan kolaborasi kuat antara sekolah, keluarga, dan pemerintah untuk memastikan penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor yang mendukung pembelajaran.
“Dalam implementasinya, pengawasan tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Kami mendorong adanya pendekatan kolaboratif antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah. Sekolah perlu merancang tugas yang lebih menekankan pada proses dan kemampuan analisis siswa. Di sisi lain, orang tua juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan gawai di rumah,” beber srikandi Partai Golkar asal Kaltim tersebut.
Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan pedoman teknis yang lebih jelas agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi tenaga pendidik dinilai menjadi faktor penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat dalam proses belajar mengajar.
“Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan pedoman teknis yang jelas, sekaligus memperkuat pelatihan literasi digital bagi para pendidik agar mereka mampu mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Menurut Hetifah, esensi dari kebijakan ini bukan hanya membatasi penggunaan teknologi, melainkan membangun kesadaran generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
“Pada akhirnya, tujuan dari kebijakan ini bukan hanya melarang, melainkan membangun kesadaran siswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab sebagai alat bantu dalam belajar, bukan sebagai jalan pintas,” tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah juga menyambut baik apabila pemerintah berencana mengembangkan platform kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk dunia pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi strategis untuk menghadirkan ruang belajar digital yang aman bagi anak-anak.
“Apabila memang ada rencana untuk mengembangkan platform sendiri, kami tentu sangat mendukung. Kehadiran platform AI pendidikan yang aman dan dirancang khusus bagi anak-anak akan menjadi solusi strategis. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk melindungi siswa dari konten negatif, sekaligus menyediakan ruang belajar digital yang sehat, produktif, dan mendukung perkembangan kemampuan mereka,” pungkasnya. {golkarpedia}