Duit Rp1.500 Triliun Berputar, Menteri Maman Minta Perbankan Arahkan Kredit UMKM ke Sektor Ini!
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, meminta agar distribusi kredit perbankan senilai Rp1.500 triliun untuk sektor UMKM mulai dipetakan secara terarah. Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkuat program prioritas pemerintah, mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, hingga kesiapan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Maman, peningkatan jumlah kredit dari kisaran Rp1.100 triliun pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp1.500 triliun pada tahun 2026 merupakan capaian yang luar biasa. Namun, penyaluran dana sebesar itu dinilai belum sepenuhnya terpetakan ke sektor-sektor prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah harus mulai masuk dan memetakan distribusi alokasi kredit perbankan untuk sektor UMKM ini sudah ke sektor mana saja dan itu bisa kita arahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah,” ujar Maman Abdurrahman dalam paparannya di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/05/2026).
Sinergi Kredit Non-KUR Senilai Rp1.200 Triliun Maman menjelaskan, dari total kredit UMKM sebesar Rp1.500 triliun, porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sekitar Rp300 triliun. Dengan demikian, terdapat sisa dana kredit non-KUR sekitar Rp1.200 triliun yang distribusinya perlu disinkronkan.
Kementerian UMKM berkomitmen menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk merumuskan kebijakan alokasi pembiayaan yang sejalan dengan visi swasembada nasional.
“Pertanyaannya ke mana alokasi itu? Nah ini yang mungkin perlu kita sinergiskan antara Kementerian UMKM dengan OJK dengan semua penggiat industri keuangan,” tegas politisi senior Partai Golkar tersebut.
SAPA UMKM Jadi Mesin Integrasi Data Dinamis Sebagai instrumen pendukung, Kementerian UMKM terus mematangkan platform SAPA UMKM. Sistem ini dirancang untuk mengubah basis data UMKM dari yang awalnya statis menjadi data dinamis yang terintegrasi secara real-time.
Aplikasi satu pintu ini nantinya akan menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai layanan vital, mulai dari fasilitas pembiayaan, sertifikasi halal/BPOM, legalitas usaha, pelatihan bisnis, hingga akses langsung ke rantai pasok program strategis nasional. Maman menegaskan, kewajiban onboarding di SAPA UMKM murni untuk efisiensi pelayanan, bukan untuk urusan penarikan pajak.
“Harapan kita membangun sistem ini agar kita bisa mengonversi data yang kita miliki selama ini yang awalnya statis kita konversi menjadi data dinamik. Pelayanan pemerintah pun akan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran,” imbuh Maman.
Waspadai Risiko NPL dan Kredit Macet Meski target porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM dalam RPJMN dipatok sebesar 25 persen, realisasinya saat ini baru berada di angka 17 persen. Maman mengingatkan bahwa kenaikan porsi pembiayaan tidak boleh dipaksakan secara agresif tanpa melihat kesiapan pasar dan kapasitas pelaku usaha di lapangan.
“Bisa jadi pada saat kita tekan dorong naik, misal dari Rp1.500 triliun kita dorong sampai Rp1.700 triliun, ternyata yang menerima UMKM itu pun belum siap. Akhirnya NPL, kredit macet,” tutur Maman memperingatkan.
Oleh karena itu, strategi peningkatan modal wajib dibarengi dengan penguatan akses pasar, salah satunya dengan melibatkan puluhan ribu UMKM ke dalam ekosistem baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara.