Dina Hidayana Soroti Pailitnya Sritex Dapat Menjadi Bola Panas Bagi Perekonomian RI
Ketua Depinas SOKSI, Dina Hidayana, prihatin dengan maraknya fenomena cut off atau gelombang besar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Diketahui sebelumnya, raja industri tekstil, Sritex Group Soloraya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024.
Putusan tersebut akan mempengaruhi nasib sekitar 50 ribu pekerja yang masih menggantungkan penghidupannya pada Sritex. Sekalipun pihak Sritex masih mencoba melakukan upaya hukum kasasi terkait putusan tersebut, namun terancamnya pekerja berupa dirumahkan tanpa pesangon atau hak-hak lain hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nampak semakin terbuka.
“Peristiwa Sritex ini hanya bagian dari bola panas persoalan ketenagakerjaan Indonesia yang perlu dicarikan pemikiran strategis agar tidak meluas dan berdampak buruk terutama terhadap target Indonesia Emas 2045. Bahkan ancaman ini bermunculan di era bonus demografi 2030-an yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan bangsa,” ujar Dina yang juga Ketua Umum IKATANI.
Dina juga mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menganggap remeh persoalan ini. Sebab PHK yang masif dan tingkat pengangguran tinggi dapat memunculkan implikasi negatif kehidupan sosial masyarakat, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas hingga gangguan psikologis.
“Bahkan dalam jangka panjang, jika kondisi ini terus dibiarkan maka instabilitas sosial politik masyarakat berujung pada disintegrasi dan hilangnya kewibawaan pemerintah sebagai keniscayaan,” tegas Dina
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan utama dalam optimalisasi sumber daya nasional yang dimiliki suatu bangsa atau negara. Polemik SDM ini tidak hanya berkutat pada obstacle bernuansa material atau teknis.
“Hal tersebut mengingat kecerdasan manusia bukan semata-mata andalan kemajuan, lebih dari itu nilai-nilai luhur yang berbasiskan ruh Pancasila mengandung makna daya adaptasi, gotong royong, keseimbangan dan kesinambungan ekosistem, karenanya kehadiran dan peran manusia tidak bisa serta merta digantikan oleh teknologi modern,” urai Dina.
Penduduk Indonesia tahun 2024 mencapai lebih 280 juta jiwa, terpadat keempat sedunia atau sekitar 3,5% dari populasi global. Sekitar 40%-nya tinggal di daerah pedesaan. Artinya korban PHK Industri secara khusus akan berdampak sosial politik di wilayah perkotaan yang cenderung padat penduduk (60%).
“Sedangkan berdasar Data BPS Februari 2024, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 150 juta jiwa, sekitar 95% terserap di dunia kerja dengan proporsi pekerja formal lebih sedikit dari pekerja informal. Hal tersebut mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia belum optimal,” ujar Dina yang juga srikandi asli Soloraya ini.
Dina yang berprofesi sebagai dosen dan peneliti senior ini mengatakan, alih-alih ikhtiar memperkuat industri nasional dan hilirisasi yang lebih bermakna dengan mengandalkan sumber daya nasional dan berorientasi ekspor, belakangan justru bertambah deret runtuhnya industri tanah air mempertahankan dirinya terutama di kurun waktu terakhir sejak Pandemi Covid-19.
“Gempuran importasi dan minimnya keberpihakan pemerintah dalam melindungi produk lokal selalu menjadi alasan pembenar dalam menangkal tuduhan ketidakmampuan industri nasional bersaing di tengah arus deras globalisasi ekonomi,” sambungnya.
Alumni Doktor Strategi Pertahanan Unhan RI ini mengingatkan deindustrialisasi dini telah berlangsung sejak tahun 2001. Salah satu penyebabnya karena Indonesia masih terlena dengan bertumpu pada sektor primer yang bersifat tradisional dan ekstraktif dalam mendulang pendapatan nasional.
“Selain itu, mayoritas belum memiliki nilai tambah (added value), tanpa strategi industrialisasi dan hilirisasi komprehensif. Sifat industri kita masih statis tanpa roadmap jangka panjang yang terarah, ini memperparah turbulensi industri domestik sehingga tidak kompetitif di tengah persaingan manufaktur global yang masif,” ujar Dina.
Oleh karenanya, perlu redesign pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan industrialisasi non ekstraktif dan hilirisasi padat karya yang bersumber dari potensi dalam negeri dengan mengerahkan kemampuan anak-anak bangsa dalam pengelolaan dan penciptaan nilai tambah produk/bahan baku. Apabila pembangunan bertumpu pada penguatan industri, produktivitas nasional secara otomatis meningkat.
“Selain itu, terbuka lapangan pekerjaan sektor formal dengan dominasi tenaga kerja terdidik (high skill labour) dan kompetitif terhadap gempuran produk impor, artinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dapat signifikan membaik. Dengan begitu dalam jangka panjang Indonesia cepat bertumbuh menjadi negara maju sebagaimana harapan,” pungkas Dina Hidayana. {golkarpedia}
Share this content: