Bawa Arahan Presiden Prabowo, Bahlil Lahadalia Targetkan 100 Persen Desa Teraliri Listrik pada 2029
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pemerataan akses kelistrikan di seluruh pelosok Tanah Air. Ia menargetkan pada tahun 2029 mendatang, tidak ada lagi desa maupun dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Langkah agresif ini merupakan eksekusi langsung atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan elektrifikasi pedesaan sebagai program prioritas nasional. Tujuannya sangat esensial: memastikan keadilan sosial agar masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) bisa benar-benar merasakan kemerdekaan secara utuh.
“Perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tahun 2029-2030, semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada harus sudah menyala. Insyaallah, kami mohon doa dan dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).
Fokus Kedaulatan Energi di Indonesia Timur Ketua Umum Partai Golkar ini membeberkan fakta miris di lapangan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini masih terdapat lebih dari 10.000 titik (terdiri dari 5.700 desa dan 4.400 dusun) yang hidup dalam kegelapan tanpa akses listrik yang memadai.
Kondisi tersebut mayoritas tersebar di kawasan timur Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Tanah Papua.
“Setelah kemarin saya kunjungan kerja ke kawasan timur, ternyata masih banyak titik blank. Ada pulau, ada ruang penyimpanan (storage), tapi enggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi, PR besar kita ada sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tegas Bahlil dengan nada prihatin.
Anggaran Fantastis Rp9,7 Triliun untuk Listrik Desa Guna menuntaskan masalah klasik tersebut, Bahlil mengajukan usulan anggaran Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Angka ini mencatatkan kenaikan sekitar $26{,}11\%$ dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp21,67 triliun.
Dari total usulan tersebut, Bahlil secara khusus mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun (setara $82\%$ dari total pagu). Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp9,74 triliun akan “disuntikkan” secara spesifik oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk proyek infrastruktur listrik desa.
“Infrastruktur listrik desa kita alokasikan sebesar Rp9.746,09 miliar. Saya pikir ini adalah program-program prioritas di sektor sumber daya yang menjadi fokus, karena ini merupakan bagian daripada program prioritas Bapak Presiden,” urai Bahlil merinci postur anggaran.
Sisa dari pagu indikatif 2027 tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasional sebesar $13\%$ (Rp3,56 triliun) dan layanan publik non-fisik sebesar $5\%$ (Rp1,3 triliun).
Sinergi antara pemerintah dan Komisi XII DPR RI ini diharapkan dapat berjalan mulus agar target elektrifikasi nasional $100\%$ dapat dicapai sebelum tenggat waktu. “Negara harus hadir. Rakyat di pelosok punya hak yang sama untuk menikmati infrastruktur dasar layaknya mereka yang hidup di kota-kota besar,” pungkas Bahlil.