Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin Desak PT INKA Tingkatkan Kualitas KRL Usai Terima PMN Rp473 Miliar
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk PT Industri Kereta Api (INKA) seiring diterimanya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada 2025. Dana tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025, dialokasikan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik INKA Madiun dan Banyuwangi.
Hal itu disampaikan Puteri saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di PT INKA Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/26). Menurutnya, tambahan modal dari pemerintah harus diikuti dengan peningkatan mutu produk agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap transportasi publik berbasis produk dalam negeri.
“Kami tentu mendukung PMN ini agar INKA dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kami berharap kualitasnya juga benar-benar diperhatikan. Pada bulan April lalu, sempat muncul keluhan dari para pengguna KRL terkait rangkaian kereta yang produksi INKA yang mengalami kendala operasional sehingga perjalanan menjadi lebih lambat dari biasanya. Kita tentu tidak ingin semangat menggunakan produk dalam negeri justru dipertemukan dengan pengalaman pengguna yang kurang baik,” ungkap Puteri.
Pernyataan tersebut juga disampaikan Puteri melalui rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/26). Diketahui bahwa, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga memperoleh PMN sebesar Rp1,8 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
Puteri berharap tambahan investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan KRL yang saat ini menjadi moda transportasi utama masyarakat di kawasan Jabodetabek.
“Tentunya, kami melihat pengadaan ini sudah sangat mendesak untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, jumlah pengguna KRL saat ini sudah mencapai sekitar 1 juta penumpang per hari. Angka ini menunjukkan bahwa KRL bukan lagi sekadar moda transportasi alternatif, tetapi sudah menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Jabodetabek,” jelasnya.
Di samping peningkatan sarana transportasi, Puteri juga mengingatkan pentingnya percepatan penanganan perlintasan sebidang yang masih berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api. Menurutnya, insiden yang terjadi di Bekasi Timur harus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat aspek keselamatan transportasi.
Ia menilai masih banyak perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, yang belum dilengkapi dengan penjagaan memadai sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari seluruh pihak terkait.
“Kejadian kemarin seharusnya menjadi pengingat sekaligus bahan evaluasi bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai urusan pelengkap dalam pembangunan transportasi. Bahkan, di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Untuk itu, kami berharap KAI juga mempercepat penanganan terhadap perlintasan sebidang guna menjaga keselamatan masyarakat,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu.