Menko Airlangga Hartarto Siapkan Bantalan Ekonomi: BLT Tak Lagi Tunai, Pertalite Dipastikan Aman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Stimulus yang kita siapkan untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Ini sedang dipersiapkan,” kata Airlangga di Wisma Danantara, dikutip Selasa (16/6/2026).
Menariknya, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat kelompok menengah bawah, namun tidak berbentuk tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang biasanya diberikan dalam program stimulus sebelum-sebelumnya.
“BLT untuk (masyarakat kelompok) yang bawah, tidak berbentuk cash,” ungkap Airlangga.
Tak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menurut Airlangga, pemerintah juga menyiapkan program untuk menopang kelompok masyarakat kelas menengah, salah satunya adalah penguatan program magang yang akan kembali digencarkan mulai Juni.
Di sisi lain, Airlangga menyebut pemerintah masih berhati-hati dalam menyikapi perkembangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang belakangan mulai mereda setelah munculnya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Airlangga mengatakan, pemerintah masih mempertahankan asumsi yang konservatif meski harga minyak dunia diperkirakan akan turun.
“Pertama, tentu kita monitor karena harga minyaknya akan turun lagi ke sekitar US$83 per barel. Tetapi semua ini baru selesai setelah ditandatangani, jadi sebelum ditandatangani kita tetap konservatif,” ujarnya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan program biodiesel B50 guna menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak eksternal.
Selain stimulus ekonomi, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Indonesia Financial Center yang akan berlokasi di Bali. Regulasi terkait proyek tersebut sedang disusun dan akan dituangkan dalam bentuk undang-undang sesuai amanat regulasi yang ada.
Lebih lanjut, pengembangan pusat keuangan internasional tersebut mengacu pada sejumlah negara yang telah lebih dulu menjalankannya, seperti Dubai dan Singapura.