Zero Tolerance! Gubernur Kepri Ansar Ahmad Siapkan Sanksi Tegas hingga Pemecatan bagi Pelanggar K3

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menginstruksikan pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang mengabaikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Bulan K3 yang dipusatkan di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Batam, Kamis (5/2/2026).

Ansar menegaskan penerapan K3 harus dijalankan secara serius dan konsisten di seluruh perusahaan, khususnya di kawasan industri Batam. Menurutnya, K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menyangkut keselamatan tenaga kerja sekaligus menjadi tolok ukur kualitas industri di tingkat nasional dan internasional.

“Penerapan K3 harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas. Ini menyangkut keselamatan pekerja sekaligus citra industri kita di tingkat nasional dan global,” kata Ansar, dikutip dari Golkarpedia.

Ia juga meminta manajemen perusahaan bersikap tegas terhadap karyawan yang melanggar aturan K3 guna membangun budaya keselamatan kerja yang disiplin dan berkelanjutan.

“Perusahaan harus memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang tidak menaati aturan K3. Jika sudah diperingatkan tetapi tetap mengabaikan, perlu diambil langkah tegas, bahkan sampai dikeluarkan,” ujarnya.

Ansar memastikan Pemerintah Provinsi Kepri siap mendampingi perusahaan apabila muncul gugatan dari karyawan terkait penegakan aturan K3.

Di sisi lain, ia mengingatkan perusahaan yang lalai dalam menerapkan K3 juga akan dikenakan sanksi. Ia telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri untuk bertindak tegas, terutama jika kelalaian tersebut berujung pada kecelakaan kerja.

“Saya sudah perintahkan Disnaker Kepri, apabila masih ada perusahaan yang abai terhadap K3, apalagi sampai terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa, akan diberikan teguran keras hingga sanksi penutupan sementara,” tegasnya.

Ansar juga mengingatkan agar insiden kecelakaan kerja seperti yang pernah terjadi di PT ASL tidak terulang kembali. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku industri di Batam dan Kepri.

“Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ke depan, tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja,” katanya.

Sementara itu, General Manager Kawasan Industri Batamindo, Mook Sooi Wah, menyatakan dukungan penuh terhadap program K3 yang dicanangkan Pemprov Kepri. Ia memastikan seluruh perusahaan di kawasan Batamindo telah menjadikan K3 sebagai standar utama operasional.

“Saat ini sekitar 90 persen perusahaan di Kawasan Batamindo telah mencapai zero incident. Penerapan K3 menjadi kewajiban sekaligus indikator penting bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Batam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelola kawasan menargetkan pada 2026 seluruh perusahaan di Batamindo dapat mencapai zero accident secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kepri Diki Wijaya mengatakan Batam sebagai kota industri memiliki potensi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Namun, melalui momentum Bulan K3, pihaknya menargetkan 2026 sebagai titik balik untuk menekan angka kecelakaan kerja hingga nol.

“Batam adalah kota industri, sehingga risiko kecelakaan kerja selalu ada. Melalui program K3 ini, kami menjadikannya titik balik agar pada 2026 bisa mencapai zero accident,” katanya. {}