Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong demi Efisiensi APBN 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan dukungan penuh terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan besar-besaran, termasuk kemungkinan pengurangan gaji anggota kabinet hingga anggota DPR RI. Langkah ini dipandang sebagai respons darurat yang diperlukan untuk memitigasi dampak krisis global yang kian terasa.
Namun, Zulfikar menekankan bahwa efisiensi tidak boleh berhenti pada angka gaji saja. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan serta program yang menyedot dana APBN.
Rasionalisasi Anggaran Secara Merata
Menurut Zulfikar, dalam kondisi ekonomi yang menantang, setiap rupiah uang negara harus digunakan secara efektif. Ia menilai bahwa semua kegiatan kementerian dan lembaga perlu dikaji ulang agar benar-benar tepat sasaran.
“Sebenarnya yang lebih menarik lagi, dalam keadaan seperti ini kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji, tapi program dan kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN harus di-review agar makin efektif,” ujar Zulfikar di Jakarta (17/3/2026).
Belajar dari Langkah Kritis Negara Lain
Dukungan ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan langkah penghematan di negara lain, seperti Pakistan, sebagai bahan studi banding. Pakistan diketahui menerapkan kebijakan ekstrem demi menjaga stabilitas nasional, di antaranya:
-
Pengurangan Gaji: Pemotongan pendapatan bagi anggota kabinet dan parlemen.
-
Fleksibilitas Kerja: Penerapan WFH hingga 50% dan pengurangan hari kerja menjadi empat hari sepekan.
-
Efisiensi Aset: Pembatasan kendaraan dinas serta penghentian belanja perabot kantor dan pendingin ruangan (AC).
-
Hemat Energi: Pemangkasan drastis penggunaan BBM pada kendaraan operasional pemerintah.
Mendorong APBN yang Lebih Berdaya Guna
Zulfikar meyakini bahwa transparansi dan keberanian untuk memangkas pengeluaran yang tidak mendesak akan memperkuat kepercayaan publik di tengah situasi sulit. Rasionalisasi ini diharapkan menjadi landasan bagi Indonesia untuk tetap resilien menghadapi dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu.
“Saya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya penggunaan APBN menjadi semakin efektif,” pungkas politisi asal Jawa Timur tersebut.