Waketum Golkar Idrus Marham: Filosofi ‘Mengalir Tapi Tidak Hanyut’ dalam Keputusan Prabowo Gabung BoP Gaza

“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” tutur dia, dikutip dari Golkarpedia.

Menurut Idrus, kebijakan multi alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, sangat dinamis bahkan cenderung radikal.

Dia pun menepis, anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” ungkap Idrus.

Ia menuturkan, setiap pemimpin negara di dunia ini harus diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh.

“Karena itu pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, berarti Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi, Pancasila, dan kepentingan nasional,” kata Idrus.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal menyebut Presiden Prabowo Subianto mengambil pendekatan realistis dalam menyikapi masalah Palestina. Salah satunya, dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Dino pun mendukung Indonesia bergabung dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu. Menurut dia, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace merupakan opsi satu-satunya untuk mendorong gencatan senjata serta mencapai perdamaian di Gaza.

“Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” kata Dino usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap Board of Peace. Dino menyampaikan Prabowo menyadari akan adanya risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan AS sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut.

Kendati begitu, kata dia, Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.

“Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya,” jelas Dino.

Dapat Keluar Jika Bertentangan dengan Prinsip

Dino mengatakan, Prabowo juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace.

Bahkan, Prabowo disebut berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.

“Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” tutur dia.

Dino mengatakan, diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut berjalan sangat terbuka, candid, dan dua arah. Tidak ada pembatasan topik, termasuk pembahasan mengenai risiko, skenario terburuk, hingga potensi dampak negatif bagi Indonesia ke depan.

“Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden,” ucap Dino. {}