Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri Soroti Ego Sektoral & Program Tumpang Tindih
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri meminta kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan persoalan riil di lapangan, bukan sekadar laporan normatif.
“Saya tidak membutuhkan laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin mengetahui persoalan yang terjadi di desa maupun kabupaten agar dapat dicarikan solusi bersama,” kata Indah dalam kegiatan Pra-Musrenbang di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan tantangan pembangunan ke depan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial, sehingga diperlukan perubahan cara pandang dari kompetisi menjadi kolaborasi.
“Provinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Ia menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen melalui berbagai program, termasuk penguatan program desa berdaya yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Indah juga menyoroti masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
“Rencana pembangunan jangka panjang harus menjadi pedoman yang selaras dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan sejumlah agenda prioritas pembangunan 2027, antara lain penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, akselerasi ekonomi digital dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data agar intervensi lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan Pra-Musrenbang harus menjadi ruang dialog terbuka untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata melalui perencanaan yang presisi, dukungan data, dan kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.