Sinergi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid & Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Karpet Merah Lahan untuk Target PLTS 100 GW

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan Program Strategis Nasional (PSN) demi mewujudkan ketahanan energi yang dicanangkan pemerintah.

Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (11/3/2026), Nusron mengungkapkan bahwa kunci utama percepatan ini terletak pada ketersediaan lahan dan kepastian tata ruang.

Pemanfaatan Lahan HGU dan HGB Eksisting

Salah satu terobosan yang disiapkan adalah mengidentifikasi lahan-lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah tidak diperpanjang lagi oleh pemegang haknya.

“Secara nasional, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 849.000 hektare. Khusus di wilayah Jawa saja, kami memperkirakan ada potensi 50.000 hingga 60.000 hektare yang bisa dialokasikan,” jelas Nusron Wahid.

Percepatan Izin Melalui KKPR dan Skema PSN

Selain penyediaan lahan fisik, Kementerian ATR/BPN juga berfokus pada sisi administratif melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR merupakan instrumen krusial yang menjadi dasar legal bagi pengembang untuk mengurus izin-izin lanjutan.

Nusron juga mengusulkan agar proyek pengembangan energi terbarukan ini dimasukkan ke dalam skema PSN. “Dengan status PSN, proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi lintas sektoral,” tegasnya.

Menjawab Target 100 GW PLTS Presiden Prabowo

Dukungan ketersediaan lahan ini disambut baik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius hingga 100 gigawatt (GW).

“Energi adalah faktor penting dalam geopolitik global. Presiden meminta kita mempercepat potensi energi yang dimiliki agar Indonesia semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan impor BBM,” ujar Bahlil.

Dengan ketersediaan lahan yang dipetakan oleh ATR/BPN, hambatan klasik dalam pembangunan infrastruktur energi—yakni sengketa dan keterbatasan lahan—diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan. []