Terima Audiensi Adkasi, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Komisi XI DPR Siap Panggil Eksekutif Bahas Solusi Fiskal Daerah
Berita Golkar – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendesak DPR RI bersama pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penurunan kapasitas fiskal dan menghambat laju pembangunan di berbagai daerah.
Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi resmi yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026). Rombongan Adkasi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, yang didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Sari Yuliati mengapresiasi langkah konsisten Adkasi dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk menjamin setiap perubahan kebijakan pusat tidak merugikan pemerintah daerah.
“Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah. Komunikasi terbuka sangat penting agar perubahan kebijakan TKD tidak memberatkan daerah,” tegas Sari Yuliati.
Komisi XI Siap Panggil Eksekutif
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengakui adanya dampak nyata dari pengurangan TKD terhadap kemampuan keuangan daerah. Ia menyoroti bahwa relokasi anggaran untuk program strategis nasional tetap harus mempertimbangkan kebutuhan riil di tingkat kabupaten.
“Kami memahami kondisi ini. Kami berencana memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan dan kapasitas pembangunan daerah tetap terjaga,” ujar Misbakhun.
Dampak pada Visi-Misi Daerah
Di sisi lain, Ketua Umum Adkasi, Siswanto, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengurangan dana transfer dapat mengganggu eksekusi visi dan misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia. Menurutnya, tanpa dukungan fiskal yang memadai, janji pembangunan kepada masyarakat sulit terealisasi.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan ini di setiap kesempatan. Evaluasi TKD sangat mendesak demi menjaga kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,” kata Siswanto.
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Adkasi yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, menilai pertemuan kali ini merupakan langkah paling konkret dalam memperjuangkan hak fiskal daerah.
“Alokasi TKD harus diformulasikan kembali. Kita butuh kebijakan strategis yang dampaknya dirasakan langsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah,” pungkas Berlian. [sumber]
