Menteri P2MI Mukhtarudin Buka Peluang PMI ke Eropa, Turki hingga Jerman Jadi Target Baru
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tengah menjajaki sejumlah negara di Eropa sebagai destinasi baru bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Beberapa negara yang menjadi sasaran antara lain Turki, Italia, Jerman, Slovakia, serta sejumlah negara di kawasan Eropa Timur.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, di Denpasar, Kamis (2/4), menjelaskan bahwa peluang kerja di Benua Biru terbuka lebar. Hal ini dipicu oleh fenomena aging population atau peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut mendorong tingginya kebutuhan tenaga kerja, terutama di sektor perawatan (caregiver) dan perhotelan (hospitality).
“Mereka membutuhkan tenaga perawat lansia serta pekerja di sektor hospitality. Seperti halnya di Bali, PMI kita tidak hanya bekerja di hotel, tetapi juga banyak yang terserap di kapal pesiar,” ujar Mukhtarudin.
Sejauh ini, penempatan PMI masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, dan Jepang. Sementara itu, di kawasan Eropa, Bulgaria mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penempatan PMI.
Di tengah tingginya permintaan tenaga kerja di Eropa, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing PMI agar mampu bersaing secara global.
Mukhtarudin menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyiapkan calon PMI yang berorientasi pada sektor formal dan profesional.
Sebagai langkah konkret, KP2MI baru-baru ini telah memberangkatkan 300 pekerja terampil ke Korea Selatan dan Jepang untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur.
“Kami fokus pada persiapan tenaga kerja profesional. Peluang besar tidak hanya ada di Asia, tetapi juga di Eropa, termasuk Eropa Timur. Kami juga telah memetakan kebutuhan tenaga kerja di Turki dan Malaysia, yang diperkirakan membutuhkan hingga 15.000 perawat dalam tiga tahun ke depan,” kata Mukhtarudin.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama dalam hal kompetensi. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi dan SMK di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan standar kebutuhan negara tujuan.
Kemampuan bahasa juga menjadi kendala utama yang memerlukan penguatan melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Tidak semua lulusan SMK atau Poltekkes dapat langsung memenuhi standar kompetensi global. Karena itu, diperlukan program pendidikan vokasi tambahan agar mereka siap bersaing di pasar internasional,” ujarnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia dalam mengisi kekosongan tenaga kerja di negara-negara yang mengalami penuaan populasi.
Pemerintah berharap upaya ini dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.