Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Ungkap Peluang Besar INKA setelah Presiden Prabowo Setujui Pengadaan 30 KRL

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan 30 rangkaian baru kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek bisa menjadi kabar baik bagi industri domestik.

“Karena kami akan melihat kemampuan dari industri dalam negeri untuk mensuplai apa yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Sebut saja gerbong atau yang lain,” ucap Agus Gumiwang di Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025), dikutip dari Golkarpedia.

Ia menyatakan bahwa pengadaan rangkaian kereta jadi harapan baru bagi produsen lokal seperti PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA. Dia juga tak meragukan hasil produksi perusahaan BUMN yang bergerak manufaktur sarana perkeretaapian tersebut.

“Saya yakin karena PT INKA itu produk-produknya itu sudah diekspor ke banyak negara. Jadi berkaitan dengan kualitas, saya kira pasti tak akan ada masalah,” ucapnya.

Meski tak ragu dengan kualitas produksinya, ia masih akan memantau kapasitas yang dibutuhkan. Menperin menyatakan perlu memastikan secara rinci mengenai kebutuhan spesifik PT KAI (Persero) soal rencana penambahan armada tersebut.

Ia menekankan bahwa pihak kementerian ingin mengetahui jenis sarana yang diprioritaskan. Apakah seluruhnya berupa unit angkut penumpang atau gerbong kereta, atau terdapat kebutuhan komponen lainnya. Setelah sudah ditentukan, pemerintah bakal mempersiapkan kapasitas produksi industri domestik untuk memenuhi permintaan tersebut.

Persetujuan penambahan rangkaian disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Dirut KAI mengatakan kepadanya butuh US$ 9 juta (Rp 150 miliar) untuk membeli satu rangkaian kereta baru, sehingga PT KAI mengajukan anggaran Rp 4,8 triliun.

“Saya setujui. Bahkan akan saya alokasikan. Bahkan beliau mengajukan Rp 4,8 triliun. Saya setujui, tidak Rp 4,8 triliun, Rp 5 triliun saya setujui,” kata Kepala Negara. {}