Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Ketua Satgas Transisi Energi, Fokus Pangkas Subsidi Listrik
Pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya ada lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (6/3).
Untuk mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya. Pembentukan Satgas ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.
“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Upaya ini bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Tidak hanya percepatan pembangunan PLTS, Presiden Prabowo juga meminta Bahlil untuk mengoptimalisasi upaya konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Secara bertahap, Pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil. (sumber)
