Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Desak BP Beri Participating Interest untuk Papua Barat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.
“Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” kata Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa, (11/11/25).
Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.
“Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China. “Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” ujarnya
Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.
“Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.
Diketahui bahwa sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.
Menteri Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Menteri Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut. (sumber)
