Menperin Agus Gumiwang Ungkap Strategi Jaga Layanan Publik di Tengah WFH
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap berjalan optimal meski pemerintah menerapkan pola kerja fleksibel seperti work from home (WFH).
“Pelayanan publik tetap harus jalan,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Jumat.
Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto dalam keterangannya yang dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha industri di tengah pola kerja fleksibel ASN.
“Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Menperin telah menginstruksikan seluruh unit kerja agar tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang berlaku.
Dengan demikian, para pemangku kepentingan di sektor industri tetap memperoleh layanan berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.
Transformasi pola kerja ini juga, kata dia, didukung oleh penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala guna memastikan transparansi dan akuntabilitas capaian kinerja.
“Digitalisasi jadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Ini memungkinkan proses kerja jadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri,” kata Eko.
Selain itu, Kemenperin turut mendorong efisiensi energi di lingkungan perkantoran melalui optimalisasi penggunaan listrik, air, dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung industri hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Kemenperin menegaskan kesiapan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan modern yang berdaya saing, sekaligus menjaga iklim investasi dan produktivitas sektor industri nasional.
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut akan mulai berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (31/3).
Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
Meski demikian, Airlangga merinci terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor tersebut meliputi sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.