Menko Airlangga Segera Umumkan WFH 1 Hari Sepekan: Upaya Pemerintah Tekan Konsumsi Energi Nasional

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mematangkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa regulasi yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta ini dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada akhir Maret 2026.

Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap dinamika global yang memicu ketidakpastian pasokan energi, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

Mitigasi Energi Melalui Pola Kerja Baru

Keputusan ini muncul setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (27/3/2026). Airlangga memberikan sinyal bahwa pemerintah masih memiliki waktu beberapa hari ke depan untuk merampungkan detail implementasi sebelum dipublikasikan ke masyarakat.

“Akan ditetapkan bulan ini (Maret). Masih ada waktu beberapa hari sebelum pengumuman resmi ke publik,” ujar Airlangga singkat di Jakarta.

Kritik Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal

Rencana kebijakan ini tak luput dari sorotan legislatif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada langkah-langkah instan. Menurutnya, efisiensi energi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dibebankan pada perubahan pola kerja pegawai.

Ratna menekankan beberapa catatan kritis bagi pemerintah:

• Kajian Komprehensif: Kebijakan WFH harus didasari hitungan rill penghematan energi, bukan sekadar simbolik.

• Sektor Lain: Penghematan energi wajib menyasar sektor industri dan transportasi secara luas, tidak hanya lingkup perkantoran.

• Perencanaan Matang: Menghindari risiko penurunan produktivitas layanan publik akibat transisi pola kerja yang mendadak.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif di tengah tekanan global saat ini,” tegas Ratna, Sabtu (28/3/2026).

Konteks Geopolitik Global

Kebijakan penghematan ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, yang secara langsung mengancam stabilitas harga minyak dunia. Dengan mengurangi frekuensi perjalanan ke kantor (komuter), pemerintah berharap beban subsidi BBM dalam APBN dapat ditekan tanpa mengganggu roda ekonomi nasional secara signifikan.

Implementasi WFH 1 hari sepekan ini diharapkan menjadi bagian dari peta jalan besar ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi krisis energi yang diprediksi akan berlangsung sepanjang tahun 2026.